Dishubtrans Batal Minta Bantuan Satpol PP untuk Awasi Kebijakan Ganjil Genap

Kompas.com - 18/07/2016, 20:59 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah sebelum mengikuti rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2016). Rapat digelar dalam rangka membahas kelanjutan wacana kebijakan pelat ganjil genap. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah sebelum mengikuti rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2016). Rapat digelar dalam rangka membahas kelanjutan wacana kebijakan pelat ganjil genap.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah membatalkan rencana melibatkan Satpol PP dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap.

Pembatalan dilakukan setelah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim menilai peran Satpol PP tidak berhubungan dengan kegiatan pengaturan lalu lintas.

"Langsung saya putuskan, Satpol PP enggak ada lagi di rencana (ganjil genap). Saya kerahkan petugas Dishub saja," kata Andri, Senin (18/7/2016).

Awalnya, personel Satpol PP akan diminta untuk membantu mengawasi kendaraan di setiap lampu lalu lintas kawasan penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat.

Kawasan yang dimaksud adalah sepanjang Jalan MH Thamrin, Sudirman, hingga Gatot Subroto.

Menurut Afni, pelibatan Satpol PP hanya akan menambah masalah baru di lapangan. Hal itu karena tugas teknis petugas Dishubtrans belum tentu dipahami oleh Satpol PP.

"Satpol PP tidak bisa membantu di lalu lintas, bukan tupoksinya. Nanti jadi tumpang tindih," tutur Afni.

Dengan keputusan tersebut, pengawas kebijakan ganjil genap di lapangan nanti hanya dilakukan oleh petugas Dishubtrans berjumlah 60 orang dan personel Ditlantas Polda Metro Jaya. Petugas ditempatkan di titik-titik tertentu di sepanjang kawasan seperti di setiap simpang yang terdapat lampu lalu lintas.

Penerapan kebijakan itu akan berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat, mulai dari pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00. Penerapan kebijakan itu hanya berlaku di ruas jalan tertentu, yaitu Jalan MH Thamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto. Di luar jalan tersebut, pengendara dapat menggunakan kendaraannya seperti biasa.

Kebijakan ini akan diuji coba pada 27 Juli sampai 26 Agustus 2016 dan mulai resmi diterapkan pada 30 Agustus 2016.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X