Tak Percaya Bawahannya, Ahok Rela Tak Kampanye demi Awasi APBD 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pelaksaan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 akan bersamaan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.

Oleh karena itu, ia mengaku rela tak mengambil kampanye apabila ada peraturan yang tak mengharuskan calon petahana mengambil cuti.

"Sekarang kalau saya cuti, dipaksa cuti gitu yah dengan alasan kampanye, nanti anggaran ini kan siapa yang ngurus. Anggaran DKI begitu berbahaya sampai Rp 70 triliun," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (2/8/2016).

Ahok menyatakan masih tak percaya menyerahkan penyusunan APBD kepada para pejabat di Pemprov DKI. Sebab, dalam pengawasannya saja, masih ada penganggaran untuk program yang tidak penting saat proses penyusunan APBD 2015 dan 2016.

Hal itulah yang membuatnya memutuskan ingin mengajukan judicial review Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang ingin diajukannya untuk diubah adalah yang mengatur diwajibkannya calon petahana mengambil cuti selama masa kampanye.

"Kalau saya cuti saya enggak bisa pelototin anggaran. APBD 2017 mau pakai template lagi? sekarang masih pada mau nurut enggak? Apa kamu yakin SKPD (satuan kerja perangkat daerah) itu pada nurut? Dipelototi saja masih pada main," ujar Ahok.