Kenapa Sih Risma atau Ridwan Kamil Harus Ditarik-tarik ke Jakarta?

Kenapa orang-orang terbaik di daerah harus pergi ke Jakarta demi mengurusi orang Jakarta yang notabene kehidupannya jauh lebih baik dibanding orang-orang di daerah?

Kenapa orang-orang terbaik itu tidak tinggal saja di daerah mereka karena secara faktual lebih mendesak membangun daerah yang mereka pimpin sekarang ketimbang membangun Jakarta. Daerah jauh lebih membutuhkan mereka.

Kalau orang-orang terbaik di daerah itu harus pergi ke Jakarta, lantas daerah hanya dapat “sisanya”?

Selalu begitu yang terjadi atas Indonesia yang mindset-nya Jakartasentris, termasuk untuk urusan politik.

Patut dicatat kembali dengan garis tebal, Indonesia bukan cuma Jakarta. Indonesia adalah bentang luas wilayah dari Sabang sampai Merauke.

***

Senin (1/8/201) kemarin, Laboratorium Piskologi Politik Universitas Indonesia (UI) merilis  survei "Opinion Leader" terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Survei ini mengumpulkan pendapat dari 206 orang pakar yang 60 persennya berlatar belakang profesor dan doktor.

Orang-orang pintar ini diminta menilai sembilan tokoh yakni Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto (Bupati Bojonegoro), Sjafrie Sjamsoeddin, Tri Rismaharini, Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang), dan Yusril Ihza Mahendra.

Yang dinilai adalah kapabilitas mereka menyangkut visi, intelektualitas, governability (kemampuan mengelola pemerintahan), kemampuan politik, komunikasi politik, dan leadership. Selengkapnya mengenai hasil survei baca: Lab Psikologi Politik UI: Kapabilitas Ahok, Risma, dan Ridwan Kamil Unggul. 

Hasilnya, tiga orang yang mendapat nilai paling tinggi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan skor 7,87, disusul Walikota Surabaya Tri Rismaharini (7,77), dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (7,74).

Melihat hasil survei itu, Ketua Lab Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk, mengatakan, hanya Ahok, Ridwan Kamil, dan Risma yang layak maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Risma

Belakangan, desakan agar Risma meninggalkan Surabaya untuk maju dalam Pilkada Jakarta semakin menguat.

Sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai relawan Risma gencar mendorong Wali Kota Surabaya itu ikut dalam Pilkada DKI 2017. Dukungan untuk kader PDI-P itu terus bergulir dalam bentuk deklarasi.

Hingga Senin (1/8/2016) kemarin, deklarasi dukungan terhadap Risma sudah digelar sebanyak 16 kali. Baca: Deklarasi Mendorong Risma Ikut Pilkada DKI 2017.

Risma memang kader PDIP yang mumpuni.  Ia pernah dinobatkan sebagai walikota terbaik ketiga di dunia oleh World Mayor Prize (WMP) pada 2015.

WMP menyebut, salah satu prestasi Risma adalah membuat sebagian besar lahan kosong menjadi ruang terbuka. Di Surabaya Risma membangun 11 taman besar dengan tema berbeda dengan kelengkapan akses wifi.

Pendek kata, Risma mengubah wajah kota Surabaya yang panas dan gersang menjadi asri dan ramah publik.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat berbicara dalam acara bedah buku "Merajut Kemelut: Risma, PDI Perjuangan, dan Pilkada Surabaya", di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (11/4/2016), pernah memuji kepemimpinan Risma.

Menurut Hasto, Risma memiliki sentuhan politik dalam wajah kerakyatan. Risma dianggapnya mampu mengintegrasikan antara harapan wong cilik dengan kebijakan-kebijakannya yang berbasis perkembangan teknologi informasi modern.

Prestasi dan kapabilitas kepemimpinan Risma sudah terbukti. Pertanyaannya, apa relevansinya menarik Risma ke Jakarta?

Dengan seluruh kemampuannya, kenapa Risma tidak dibiarkan membangun Jawa Timur yang menjadi basis kepemimpinnannya.

Jawa Timur punya segudang persoalan yang membutuhkan kecakapan Risma.

Mari kita tengok beberapa di antaranya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 berada di peringat 16 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka 68,95 jauh di bawah DKI Jakarta yang menduduki peringkat pertama dengan nilai 78,99.

IPM adalah tolok ukur kuantitatif tentang sejauh mana masyarakat mendapatkan akses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tiga dimensi dasar pengukuran IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.

IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah, semakin berkualitas kehidupan masyarakat di daerah itu.

Sumber: bps.go.id -

Jawa Timur juga memiliki angka penduduk miskin jauh lebih banyak dibanding Jakarta. Data BPS 2015 menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4,7 juta orang. Sementara, di Jakarta tercatat 368 ribu. Data BPS bisa dilihat di sini.

Di bidang pendidikan, Jawa Timur juga masih punya pekerjaan rumah terkait angka penduduk yang masih buta huruf.

Masih menurut data BPS 2015, angka buta huruf di provinsi itu mencapai 29 persen dari jumlah penduduknya.  Berdasarkan data BPS 2010, penduduk Jawa Timur mencapai 37,4 juta jiwa.

Di Jakarta, angka buta huruf hanya 1,73 persen dari jumlah penduduknya yang mencapai 9,7 juta jiwa.

Lantas, untuk apa kader terbaik Jawa Timur itu ke Jakarta?

Ridwan Kamil

Ridwan Kamil adalah salah satu kader terbaik bangsa yang juga pernah digadang-gadang maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejauh ini memang tidak lagi terdengar desakan untuk menarik Emil, sapaan Ridwan Kamil, bertarung di ibu kota.

Walikota Bandung itu sudah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menyatakan ingin fokus mewujudkan mimpi-mimpinya membangun tanah kelahirannya. Baca: Ridwan Kamil: Saya Tak Akan Maju ke Pilkada DKI 2017. 

Emil mengatakan, memperbaiki negeri tak mesti dilakukan di Ibu Kota. Menurut dia, para pemimpin yang dinilai baik oleh masyarakat seharusnya tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

"Saya melihat Indonesia ini bisa hebat tanpa harus semua berkumpul di Jakarta. Kalau (pemimpin) yang bagus, yang amanah, bisa tersebar di Indonesia, di Jakarta, di Jawa, Sumatera, seperti Prof Nurdin Abdullah di Bantaeng, Ibu Risma di Surabaya," kata Emil. Baca: Ridwan Kamil: Indonesia Bisa Hebat Tanpa Harus Terpusat di Jakarta. 

Pernyataan yang sungguh harum. Begitulah seharusnya para politisi negeri ini berpikir.

Emil jauh lebih dibutuhkan di Jawa Barat. Seperti halnya Surabaya, Jawa Barat juga punya segudang persoalan yang yang jauh lebih besar dibanding Jakarta.

Meski lebih baik dari Jawa Timur, IPM Jawa Barat berada di posisi 11 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka 69,50.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, berdasarkan data BPS 2015, mencapai  4,4 juta, dari total jumlah penduduknya yang pada 2010 mencapai  43 juta.  Sementara,  jumlah penduduk yang masih buta huruf mencapai 7,73 persen.

***

Jadi, sekali lagi, dengan segala persoalan di Jawa Timur dan Jawa Barat, apa relevansinya Risma dan Ridwan Kamil diseret-seret bertarung di Jakarta? Jauh lebih relevan jika mereka bertarung untuk Pilkada Jawa Timur dan Jawa Barat.

Kalaulah ada alasan untuk membawa orang-orang terbaik itu ke Jakarta pastilah karena syahwat politik partai, bukan kepentingan membangun negeri.

Lalu, siapa dong calon yang harus diusung PDIP untuk melawan Ahok?

Di Jakarta ada banyak kambing. Bukankah politisi PDIP Masinton Pasaribu sangat yakin bahwa asal diusung PDIP, kambing dibedaki pun pasti menang melawan Ahok.