Komentar Ahok Soal Ketakutan Petahana Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu yang menjadi kekhawatiran jika calon petahana tidak mengambil cuti kampanye adalah sulitnya mengawasi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pendapat ini tidak beralasan karena program kerja Gubernur tetap harus berjalan.

"Kalau gitu, KJS dan KJP enggak boleh dong? Kalau gitu program kita lagi mau perbaiki trotoar, mau bangun Kalijodo, harus berhenti dong. Padahal itu kan janjinya petahana. Saya kan visi misinya itu," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/8/2016).

Ahok mengatakan dia juga tidak mungkin mengusulkan anggaran untuk membagi-bagikan uang ke masyarakat dalam APBD DKI. Sebab hal tersebut pasti akan langsung diprotes DPRD DKI. Jika membuatnya dalam sebuah peraturan gubernur, itu juga harus melalui izin Kemendagri.

Ahok mengatakan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye sangat ditentukan oleh karakter calon petahana. Bagi Ahok, sejak awal dia tidak pernah suka dengan kegiatan bakti sosial.

Dia bahkan ribut dengan forum RT dan RW karena menyuruh mereka melapor lewat Qlue agar bisa mendapatkan uang operasional. Ahok juga tidak peduli jika ada orang yang terang-terangan membencinya. Dia tidak pernah menggunakan program Pemprov DKI seperti KJP dan KJS untuk menarik hati orang yang membencinya itu.

"Makanya saya bilang kita enggak usah berdebat. Mengapa UUD mengatur ada namanya Mahkamah Konsitusi. Justru terjadinya tafsiran dualisme dari UU itu dibawanya ke MK," ujar Ahok. (Baca: Kemendagri Ingatkan Petahana Patuhi Aturan Cuti Saat Kampanye)