Strategi Koalisi Kekeluargaan pada Pilkada DKI Berkaitan dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya, ada dua skema yang sedang disiapkan oleh partai-partai dalam Koalisi Kekeluargaan sebagai strategi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua skema tersebut memiliki ketergantungan terhadap partai dengan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, PDI Perjuangan.

"Skema pertama yaitu (Koalisi Kekeluargaan) bersama PDI-P," ujar Anggota DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (22/8/2016).

Koalisi Kekeluargaan diikuti oleh tujuh partai politik yaitu PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, dan PPP. Namun, terbentuknya koalisi ini hanya berada pada pengurus di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Syarif mengatakan, jika PDI-P masih bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan, maka PDI-P memiliki hak untuk menentukan cagub yang akan diusung. PDI-P mendapatkan keistimewaan itu karena merupakan partai pemenang atau pemilik jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta.

Saat ini, Koalisi Kekeluargaan baru memiliki satu nama yang disepakati menjadi cagub atau cawagub, yaitu Sandiaga Uno.

Skema kedua tanpa PDI-P

Meski demikian, Koalisi Kekeluargaan memahami bahwa PDI-P merupakan partai yang bisa mengusung cagub dan cawagub sendiri, tidak perlu berkoalisi, pada Pilkada DKI 2017. Syarif mengatakan Koalisi Kekeluargaan pun mengantisipasi jika PDI-P memisahkan diri dari koalisi dan mengusung calonnya sendiri.

(Baca: Politikus Partai Gerindra Duga PDI-P Akan Keluar dari "Koalisi Kekeluargaan")

Jika hal itu terjadi, maka Koalisi Kekeluargaan harus terus berjalan. Skema kedua tanpa PDI-P inilah yang sedang disiapkan oleh Koalisi Kekeluargaan. Khususnya terkait siapa cagub dan cawagub yang akan mereka dukung.

"Sekitar tanggal 5 September, Koalisi Kekeluargaan akan deklarasikan pasangan cagubnya karena desakan dari masyarakat agar dipercepat," ujar Syarif.

Lirik birokrat DKI

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik membocorkan beberapa nama yang sedang dipantau Koalisi Kekeluargaan. Ada dua nama dari birokrat DKI yaitu Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni.

"Dari birokrat, ada Saefullah sama Sylviana Murni yang kita pantau," ujar Taufik.

Taufik lantas mengungkapkan alasannya menilai para birokrat itu sebagai tokoh yang masuk radar Koalisi. Menurut dia, birokrat merupakan rekan kerja yang cocok untuk mendampingi tokoh politik yang menjadi kepala daerah.

Terkait nama Saefullah dan Sylviana Murni, Taufik menyebut mereka sebagai birokrat yang berpengalaman.

"Dua-duanya adalah birokrat tulen yang memulai dari bawah. Sama-sama pernah jadi wali kota," ujar Taufik.