Khotbah Shalat Id, AM Fatwa Sebut DKI Tak Bersahabat bagi Kalangan Ekonomi Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator DPD RI dapil DKI Jakarta AM Fatwa menjadi khotib Idul adha di Masjid Albahrain, Pelabuhan Sunda Kelapa, Senin (12/9/2016).

Dalam khotbahnya, AM Fatwa menyinggung soal rakyat Jakarta yang makin menderita karena penggusuran terjadi di mana-mana.

"Jakarta justru menjadi kota yang tidak bersahabat bagi kalangan ekonomi lemah. Mereka digusur dan diusir dari rumah yang mereka bangun dengan jerih payah dari hasil tabungan puluhan tahun, karena mereka tidak punya modal untuk mengubah status lahan yang mereka diami, dari ilegal menjadi legal," kata Fatwa dalam khotbahnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis DPD RI, Senin.

"Sementara itu, kalangan mapan yang mampu mengubah status lahannya dari ilegal menjadi legal," tambah dia.

AM Fatwa menjelaskan, tahun 2015 menjadi tahun yang paling kelabu bagi masyarakat miskin ibu kota.

(baca: Khotbah Shalat Id, Amien Rais Ingatkan Jangan Pilih Cagub DKI Tukang Gusur)

Pada tahun itu, LBH mencatat jumlah penggusuran yang terjadi di Jakarta, sebagai yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta.

Jika melihat angka-angka LBH, korban penggusuran tahun 2015, jauh lebih besar dibandingkan penggusuran yang terjadi selama masa pemerintahan kolonial Belanda.

Dia menambahkan, sebagian dari mereka yang digusur memang pindah ke rumah-rumah susun.

Namun, tidak sedikit pula yang meninggalkan Jakarta dan memulai hidup baru di tempat lain, karena akses serta peluang mereka untuk mencari nafkah semakin sempit.

“Seorang penjual jajanan yang menggunakan teras rumahnya untuk berjualan, dan mengandalkan pemasukan dari orang-orang yang lewat, tidak mungkin meneruskan usahanya di rumah susun. Apalagi beban hidup mereka semakin bertambah, karena setiap bulan mereka dikenai kewajiban membayar IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah," ujarnya.

(baca: Berdiri di Samping Sekda DKI, Yusril Jelek-jelekkan Pemerintahan Ahok)

Harusnya, lanjut Fatwa, proses penggusuran dan relokasi masyarakat miskin harus dipikirkan secara komprehensif dan dilakukan dengan hati-hati.

Jangan sampai kebijakan pembangunan kota Jakarta mengorbankan kepentingan masyarakat tidak mampu, menghilangkan sumber-sumber mata pencaharian kaum miskin, serta menutup peluang-peluang mereka untuk mencari nafkah.

Menjelang Pemilukada yang bakal digelar, AM Fatwa mengimbau agar warga dapat berpartisipasi aktif untuk menentukan figur pimpinan terbaik yang representatif dan mewakili kepentingan warga.

Masyarakat DKI, kata dia, harus bisa lebih bijaksana. Jangan menggunakan kesempatan Pilkada untuk mendapatkan keuntungan materi yang nilainya pasti tidak seberapa, jika dibandingkan dengan 1.825 hari yang akan dilalui ke depan.

"Tolaklah semua praktik kotor yang biasa kita jumpai dalam pelaksaan pemilukada. Saatnyalah kita bersikap dewasa, dan memberikan contoh praktik demokrasi yang bersih, jujur, dan adil kepada daerah-daerah lain di seluruh penjuru tanah air," ujar Fatwa.