Kompas.com - 16/09/2016, 22:11 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham "Lulung" Lunggana, menghadiri diskusi bertema "Mencari Penantang Ahok" yang diadakan Kompas TV, Jumat (16/9/2016) malam. Pada kesempatan itu, ia sempat menolak segmennya dibatasi oleh pembawa acara.

Kejadian bermula saat Lulung berusaha menjelaskan mengenai keributan antara Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dengan sejumlah anggota DPRD saat mediasi di Kementerian Dalam Negeri pada sekitar Maret 2015. Saat itu, tengah dalam masa penyusunan APBD 2015.

Menurut dia, saat itu yang dikeluhkan anggota DPRD bukanlah mengenai masalah pengadaan UPS tetapi tudingan Ahok yang menyebut DPRD memasukan anggaran siluman mencapai Rp 12,1 Triliun dalam APBD 2015.

"Persoalan Rp 12,1 triliun  yang dianggap uang siluman ada di penetapan 2015. Kalau UPS itu perubahan 2014," ujar Lulung.

Lulung kemudian menuding mencuatnya kasus UPS merupakan akibat dari pencitraan yang ingin dilakukan Ahok. Menurut Lulung, pengadaan UPS sebenarnya sudah disepakati bersama antara eksekutif dan DPRD.

Lulung menyebut saat itu eksekutif setuju DPRD mengusulkan UPS, scanner, dan printer. Tapi dengan syarat, eksektif diperbolehkan mengajukan pembangunan RS Kanker dan Jantung.

"Ada anggaran Rp 1,6 triliun. Setelah berembuk, disepakati Rp 800 Juta untuk beli rumah sakit, Rp 800 Juta untuk beli printer, scanner dan sebagainya," kata dia.

Selepas itu, pembawa acara ingin memberikan kesempatan bagi peserta lain untuk berbicara. Saat itulah, Lulung menyampaikan penolakannya.

"Ntar dulu, jangan diputus, nanti masyarakat tidak tahu karena masalah pencitraan itu yang tadi. Kalau yang diskriminasi korbannya saya," ujar Lulung.

Setelah itu, Lulung menjelaskan tentang dirinya yang dalam pembahasan pengusulan pembangunan RS Kanker dan Jantung. Sampai akhirnya, ia mengatakan bahwa pada September 2014, eksekutif mengganti nomenklatur pembangunan RS Kanker dan Jantung dengan nomenklatur pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui Buat Kesenangan

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui Buat Kesenangan

Megapolitan
Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Megapolitan
Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.