Warga Bukit Duri Akan Hadapi Penertiban dengan Aksi Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkan ratusan bangunan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Sebanyak 313 pemilik bidang sudah menerima masing-masing satu unit Rusun Rawa Bebek, sementara sisanya sebanyak 68 pemilik bidang menolak direlokasi.

Sandyawan Sumardi, Pendiri Komunitas Ciliwung Merdeka, yang sanggarnya ada di RT 06 RW 12 Bukit Duri menyatakan, ia dan sekitar 150 warga yang menggugat penertiban sudah siap menghadapi penggusuran besok. Ia mengatakan warga tak akan melakukan perlawanan fisik.

"Kami besok akan menghadapi penggusuran dengan aksi damai tanpa kekerasan, demi kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Sandyawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9/2016).

Sebanyak 150 warga yang tercatat sebagai penggugat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menggantungkan perjuangannya di meja pengadilan, pasrah terhadap keputusan pemerintah yang tidak menunggu putusan pengadilan.

Selain menggugat upaya normalisasi Sungai Ciliwung di PN Jakarta Pusat, warga yang menolak juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mempertanyakan keabsahan dan kewenangan surat peringatan (SP-1) yang diterbitkan Pemkot Jakarta Selatan.

"Sudah cukup lama bertubi-tubi kami mengalami rayuan, penekanan, teror, adu-domba dan provokasi dari pihak aparat kelurahan, kecamatan, walikota, kepolisian, koramil dan para intel. Kami kan punya keyakinan karena kami sedang dalam proses gugatan hukum, tapi ternyata justru Pemprov DKI yang melanggar hukum dengan tetap melakukan penggusuran," kata Sandyawan.

Berbeda dengan warga lain yang sudah pindah, warga penggugat hingga hari ini enggan membongkar rumahnya. Melalui koperasinya, warga swadaya membiaya rumah sewa yang akan menampung mereka setelah rumah mereka dirobohkan.

"Meski berat, kami sudah bergotong royong saling membantu, terutama membantu warga yang kurang mampu untuk mengontrak rumah bersama sebagai rumah suaka," ujar Sandyawan.