Ahok Bilang Pengesahan APBD DKI 2017 Lebih Penting dari Cuti Kampanye 4 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku puas dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dari tahun ke tahun.

Tahun 2015 memang sempat ada konflik terkait APBD dengan DPRD DKI Jakarta. Ketika itu, DPRD DKI memprotes draf APBD yang dikirim Pemprov DKI kepada Kemendagri karena dinilai bukan draft hasil pembahasan bersama mereka. Saat itu Ahok beralasan bahwa ada anggaran siluman dalam draf APBD versi DPRD DKI.

APBD DKI 2015 saat itu tidak disahkan tepat waktu. Pengesahannya akhirnya dengan menggunakan peraturan gubernur, bukan perda.

Namun, konflik semacam itu tidak terjadi lagi pada pembahasan APBD 2016.

"Lalu 2016 sudah lebih baik, kami belajar, kami sudah sepakat dengan DPRD untuk selesaikan tepat waktu. Pertama kalinya dalam sejarah DKI, APBD tepat waktu. Sudah sempuran belum? Minimal sudah oke, komponennya aja belum pas," kata Ahok di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

Penyerapan anggaran di Provinsi DKI Jakarta diakui Ahok tidak pernah banyak. Ahok menjelaskan, Jakarta merupakan provinsi di Indonesia yang paling banyak menganggarkan belanja infrastruktur. Anggarannya hingga 29 persen dari total APBD DKI tahun ini.

Dengan belanja infrastruktur yang besar, Ahok mengatakan wajar saja jika penyerapan menjadi rendah. Sebab biasanya pembayaran pembangunan itu dilakukan di akhir tahun. Dengan demikian penyerapan anggaran akan lebih banyak pada bulan-bulan itu.

"Uang belanja langsung dan tidak langsung di APBD 2016 itu paling sempurna dalam sejarah DKI. Tahun 2017 kita akan lebih baik lagi," kata Ahok.

Uji materi UU Pilkada

Ahok kemudian kembali mengungkit uji materi UU Pilkada yang sedang dia ajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok mengajukan uji materi pasal 70 (3) UU itu. Dia meminta cuti bagi calon petahana dilaksanakan saat akan berkampanye saja, bukan selama masa kampanye (sekitar 4 bulan).