Kompas.com - 27/10/2016, 06:04 WIB
Acara peresmian dan serah terima nota pengantar tugas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakartadi Gedung Kemendagri, Rabu (26/10/2016) siang. Alsadad RudiAcara peresmian dan serah terima nota pengantar tugas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakartadi Gedung Kemendagri, Rabu (26/10/2016) siang.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

"Itu pengertian kita belasan tahun bertata negara. Kok tiba-tiba demi mempertahankan UU Pemilu ini, semua peraturan dilanggar, lalu Permendagri diperkuat?" ujar Ahok.

Ahok mengatakan, kewenangan untuk menandatangani APBD seharusnya tetap ada pada gubernur petahana sebagai kepala daerah. Ia menilai pejabat sementara yang memiliki kewenangan serupa seharusnya adalah pejabat yang berstatus Pj.

Pj biasanya adalah pejabat yang ditunjuk saat kepala daerah dan wakilnya telah habis masa jabatannya tetapi di sisi lain belum ada penggantinya.

Dalam kasus pilkada serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta, Kemendagri menujuk pejabat sementara berstatus Plt karena kepala daerah petahana dan wakilnya, yang mencalonkan diri, akan kembali menempati jabatan tersebut setelah selesainya semua proses Pilkada.

"Kata Kemendagri sah, apa Permendagri bisa mengalahkan undang-undang bahkan UUD 1945? Itu sesuatu yang kita bisa berdebat," kata Ahok pada kesempatan berbeda.

Saat ini, Pemprov DKI tengah menyusun rancangan APBD 2017. Pengesahannya ditargetkan sudah bisa dilakukan pada Desember 2016, saat Ahok masih terikat keharusan cuti selama masa kampanye.

Sebelum akhirnya mengajukan cuti, beberapa waktu lalu Ahok telah menyatakan keberatan harus cuti. Salah satu alasan yang dilontarkannya adalah keinginan untuk tetap bisa menyusun dan mengesahkan APBD 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itulah yang kemudian membuatnya kemudian mengajukan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) di hkamah Konstitusi (MK). Menurut Ahok, hanya MK yang nantinya bisa memutuskan boleh atau tidaknya seoranng Plt mengesahkan APBD.

"Itulah kenapa kita butuh ada Mahkamah Kontitusi. Supaya kalau ada kebingungan soal konstitusi bisa dibawa ke sana," ujar Ahok.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, terdapat lima tugas pokok plt kepala daerah yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain mengesahkan APBD, tugas-tugas lainnya adalah mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2017, menata organisasi perangkat daerah serta struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pengisian personel sesuai SOTK, serta melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Megapolitan
Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Megapolitan
Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Megapolitan
UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Rumah Produksi Furnitur di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Rumah Produksi Furnitur di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Megapolitan
Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.