Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Dinilai Berpihak pada Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 31/10/2016, 07:09 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan survei opini publik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Survei ini salah satunya menguji penilaian responden tentang netralitas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilkada DKI 2017.

Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio memaparkan, dari 694 respoden, 52 persen responden menilai Presiden Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan cagub-cawagub, 27,8 persen menilai Jokowi tidak berpihak kepada siapa pun, dan 20,2 persen responden tidak menjawab.

"Tidak diketahui ke mana arah ketidaknetralan Presiden Jokowi. Ini tentu menjadi PR buat Pak Johan Budi sebagai juru bicara, publik menyebut Pak Jokowi memihak," ujar Hendri, saat memaparkan hasil survei tersebut, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

(Baca: Pilkada DKI, Tiga Pasang Calon Tandatangani Prasasti Damai)

Sama halnya dengan Jokowi, responden juga menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla memihak kepada salah satu pasangan cagub-cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal tersebut dilihat hasil survei yang menunjukkan bahwa 41,4 persen responden menyatakan JK berpihak, 33,1 persen menjawab JK netral, dan 25,5 persen responden tidak menjawab.

Namun Hendri tak memaparkan alasan responden menilai Jokowi-JK berpihak pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada kesempatan sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam menyikapi pemilihan kepala daerah.

 

Hal itu disampaikan Johan untuk membantah isu yang menyebut Istana mengintervensi sejumlah partai politik untuk tidak mengusung salah satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Presiden selalu sampaikan, Presiden netral berdiri di semua pasangan calon. Siapa pun, termasuk Anies Baswedan, itu adalah hak Anies sendiri untuk mengikuti pilkada mana pun dan dari partai mana pun," ujar Johan di kantornya di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

(Baca: Istana Pastikan Presiden Jokowi Netral dalam Pilkada DKI)

Survei KedaiKOPI dilakukan pada 19-24 Oktober 2016 dengan melibatkan 694 responden yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error tersebut sebesar 4 persen.

KedaiKOPI mengklaim menggunakan dana internal untuk melakukan survei tersebut.

Kompas TV Johan Budi: Presiden Netral di Pilkada Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com