Wakapolda: Dana Hibah dari Pemprov DKI Digunakan untuk Operasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakapolda Metro Jaya Brigjen (Pol) Suntana mengatakan, dana hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada Polda Metro Jaya digunakan untuk mendanai operasional kepolisian. Sebab, dana dari Polri tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional Polda Metro Jaya.

Adapun dana hibah dari APBD 2016 yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya ialah Rp 41 miliar.

"Ada beberapa kegiatan kepolisian yang memang anggaran dari Polri tidak cukup, lalu kita mengajukan karena menyangkut pelayanan, keterlibatan masyarakat Jakarta sehingga sesuai aturan di Depdagri (Kemendagri) kita boleh mengajukan (hibah) ke Pemda," ujar Suntana di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/11/2016).

Suntana mengatakan, dana tersebut di antaranya digunakan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan kepolisian. Suntana tak merinci barang apa yang dimaksud tersebut.

Ia juga belum mengetahui dari Rp 41 miliar tersebut sudah berapa banyak yang digunakan oleh Polda Metro Jaya selama tahun 2016 ini. Namun, ia memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat Ibu Kota.

"Pada prinsipnya, dana hibah bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib," kata Suntana.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan, TNI/Polri masih berupaya menyerap anggaran hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada 2016.

"Anggaran TNI dan polisi itu tiap tahun ada, kemudian untuk tahun ini saja kemungkinan (hibah) belum habis. Mereka masih sibuk dengan berbagai dana hibah yang kemarin disalurkan tahun 2016," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11/2016). (Baca: Pemprov DKI Tak Anggarkan Hibah untuk TNI/Polri pada APBD 2017)

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan hibah bagi mitra utama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, termasuk Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni kelengkapan administrasi berupa laporan pertanggungjawaban.

Hingga saat ini, kata dia, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Sumarsono menjelaskan, pada APBD 2016, hibah untuk Polda Metro Jaya mencapai Rp 41 miliar dan Kodam Jaya mencapai Rp 21 miliar. Dia menyebut, hibah untuk TNI/Polri dapat diusulkan pada APBD Perubahan 2017.