Tim Agus-Sylvi: Bawaslu DKI Terlalu Kaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menilai Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta terlalu kaku menyikapi program Rp 1 miliar per RW dari pasangan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan ketua bidang hukum dan advokasi tim pemenangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsuddin, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Jumpa pers digelar untuk menanggapi pemberitaan dugaan politik uang yang dijanjikan pasangan Agus-Sylvi melalui program tersebut.

"Bawaslu DKI Jakarta terlalu kaku merekomendasikan kepada KPUD bahwa program Agus-Sylvi sehubungan program pengambangan komunitas Rp 1 Miliar per RW per tahun sebagai pelanggaran administrasi hanya karena program itu tidak tercantum dalam visi misi yang diserahkan ke KPUD," kata Didi.

(Baca: Wasekjen PKB Sebut Program Rp 1 Miliar dari Agus-Sylvi Terinspirasi Program Jokowi)

Menurut Didi, program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi tak ubahnya seperti program Rp 600-800 juta per desa per tahun dari pemerintah pusat.

Selain itu, Didi menyatakan saat Pemilihan Presiden 2014, dua calon presiden, yakni Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama menjanjikan program Rp 1 miliar per Desa.

"Tak ada yang ditegur Bawaslu saat itu," ujar Didi.

Baru-baru ini, Bawaslu menyatakan adanya dugaan politik uang dalam program Rp 1 miliar per RW. Dugaan politik uang muncul karena program itu tidak masuk dalam visi misi yang diserahkan Agus-Sylvi ke KPU DKI Jakarta.

Bawaslu tidak melihat temuan itu sebagai pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administratif. Karena itu, temuan yang didapat dilaporkan ke KPU DKI.

Didi menyatakan program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi bukan politik uang. Karena dana yang dijanjikan adalah dana yang diturunkan ke masyarakat melalui program.

Menurut Didi, komunitas RW memutuskan apa yang dibutuhkan setiap tahun di lingkungan mereka. Jika jumlahnya sudah ditentukan, kata Didi, pemerintah akan menindaklajutinya lewat program yang harus disetujui DPRD.

"Bukan dengan membagikan uang. RW tidak mengelola uang cash Rp 1 miliar," ujar Didi.

(Baca: Agus: Rp 1 Miliar Per RW Bukan Uang Pribadi, Bukan "Money Politic")

Didi mengakui program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi tidak ada dalam buku visi misi. Namun ia menyatakan program itu merupakan penjabaran lebih rinci dari 10 program unggulan yang ada dalam visi misi.

Menurut Didi, pada halaman 29 buku visi misi Agus-Sylvi yang diberikan ke KPU DKI dinyatakan bahwa visi misi yang ada akan dielaborasi dalam rangkaian kampanye. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat.

"Berdasarkan keterangan dan fakta di atas, maka dugaan pelanggaran administrasi apalagi money politics sangat jauh," ucap Didi.