Kompas.com - 13/12/2016, 11:14 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengadakan pertemuan dengan 63 pekerja harian lepas (PHL) yang kena skors di kantor Dinas Kebersihan DKI di Cililitan, Jakarta Timur. Setelah berdialog, Sumarsono memutuskan mempekerjakan kembali para PHL tersebut. Selasa (13/12/2016). Kompas.com/Robertus BelarminusPelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengadakan pertemuan dengan 63 pekerja harian lepas (PHL) yang kena skors di kantor Dinas Kebersihan DKI di Cililitan, Jakarta Timur. Setelah berdialog, Sumarsono memutuskan mempekerjakan kembali para PHL tersebut. Selasa (13/12/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menyatakan tidak melanggar aturan lantaran mempekerjakan kembali para PHL yang sempat diskorsing karena tidak netral dalam pilkada.

"Jadi yang penting inti dari sanksi itu pembinaan. Istilah (hukuman) di penjara itu ada remisi," kata Sumarsono, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (13/12/2016).

Para PHL itu juga menurut dia setelah dijatuhi skorsing dilihat ada atau tidak sikap untuk tidak mengulangi kesalahan. Ternyata, menurut Sumarsono, para PHL tersebut menyesal.

"Mereka diamati Pak Kadis dan temannya apa kerjanya, komitmen enggak. Sambil ditanya satu-satu kenapa kamu kemarin terlibat, mereka ada yang nangis-nangis, merasa salah, menyesal," ujar Sumarsono.

Apalagi, lanjut dia, para PHL itu mengaku ada yang menyuruh untuk foto. PHL itu pun sebenarnya berjanji foto itu hanya untuk kenang-kenangan. Namun, kemudian ada yang mengunggah di media sosial.

Setelah ada komitmen baik itu, kata Sumarsono, skorsing pun diturunkan, yang seharusnya sampai akhir Desember 2016 ini menjadi sampai pertengahan saja.

Hari Kamis (15/12/2016), para PHL itu sudah boleh bekerja lagi. Namun, mereka dipindah tugaskan dan dipencar agar tidak bersama-sama lagi dan memberikan pelajaran bagi PHL lainnya.

Selain itu, pada bulan ini, mereka hanya menerima gaji separuh, terhitung saat mulai masuk pada Kamis besok.

Sumarsono menepis anggapan jika para PHL ini dimaafkan, maka pejabat atau PNS DKI lain yang tidak netral dalam pilkada akan 'dimaafkan' juga.

"Ya enggaklah, ada levelnya. Kalau kesalahan apa, kalau betul-betul kampanye, besok langsung berhenti. Dia (PNS) lebih ketat dari PHL. Apalagi kepala dinas, dia kampanye hari ini besok pagi dia berhenti," ujar Sumarsono.

Kompas TV Pasukan Oranye Bersih-Bersih Usai Doa Bersama
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Megapolitan
Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Megapolitan
Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Megapolitan
UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

Megapolitan
Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.