Kompas.com - 13/12/2016, 11:38 WIB
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (13/12/2016). Tatan SYUFLANA / POOL / AFP Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (13/12/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam eksepsinya, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Ahok bersifat prematur.

Hal ini dikarenakan JPU dianggap mengabaikan aturan khusus dan langsung menerapkan aturan umum dalam kasus penodaan agama oleh Ahok.

(Baca juga: Eksepsi, Pengacara Sebut Penetapan Status Tersangka Ahok Tak Sesuai Prosedur)

Aturan khusus yang disebut dikesampingkan oleh JPU adalah UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pasal 1, 2, dan 3 undang-undang itu mengatur bahwa setiap menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Lalu, jika setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam negeri, yang bersangkutan masih juga tidak mengindahkan, maka barulah dapat dikenakan Pasal 156a, yang kini menjerat Ahok.

"Dengan demikian dari uraian rumusan delik agama sebagaimana diatur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1, 2, dan 3, secara hukum dapat dikualifikasikan bersifat khusus," kata kuasa hukum membacakan eksepsi.

(Baca juga: Kenangan Ibu Angkat yang Buat Ahok Menangis di Persidangan)

Menurut kuasa hukum, undang-undang yang diabaikan oleh jaksa itu masih berlaku dan belum dicabut hingga saat ini.

Meski telah diajukan dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk judicial review, undang-undang itu masih diberlakukan.

"Argumentasi hukum kami sejalan dan juga sesuai dengan putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012 halaman 145 poin 3.16 yang pada pokoknya menytaakan bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa Pasal 156a KUHP tidak dapat diberlakukan tanpa didahului dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri," kata kuasa hukum.

Kompas TV Hadiri Perayaan Maulid Nabi, Ahok Minta Maaf
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Megapolitan
Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Megapolitan
Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Megapolitan
Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Megapolitan
Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Megapolitan
Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes  Depok: Berasal dari 3 Klaster

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes Depok: Berasal dari 3 Klaster

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

Megapolitan
Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.