Kuasa Hukum Penghadang Djarot Minta Kliennya Dibebaskan dari Tuntutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Naman Sanip (52), terdakwa penghadangan kampanye calon gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Abdul Haris, meminta kliennya dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

Jaksa penuntut umum dalam sidang mengadili Naman di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menuntut Naman hukuman tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan, sesuai dengan Pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Memohon kepada majelis hakim untuk menolak semua dakwaan dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan. Kalau ini berimplikasi pada nama baik terdakwa, kami juga memohon untuk pemulihan nama baik," kata Abdul di hadapan majelis hakim pada sidang lanjutan mengadili Naman, Selasa (20/12/2016).

(Baca: Djarot Ingin Naman Tetap Diproses secara Hukum walau Ia Memaafkannya)

Melalui pembacaan nota pembelaan atau pleidoinya, Abdul menerangkan tidak ada niat buruk Naman saat menemui Djarot di Kembangan Utara, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Naman disebut hanya ingin menyampaikan aspirasi dan kekecewaannya kepada calon gubernur pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama, yang dinilai Naman menodai agama lewat ucapannya.

Menanggapi nota pembelaan dan permohonan pihak kuasa hukum, jaksa penuntut umum dalam persidangan ini menyatakan tetap pada tuntutannya, yaitu hukuman tiga bulan penjara untuk Naman.

Ketika majelis hakim menanyakan lagi bagaimana tanggapan kuasa hukum terhadap sikap penuntut umum, mereka menyatakan tetap pada pembelaannya sehingga tidak ada perubahan.

Majelis hakim yang diketuai oleh Masrizal akan menimbang putusan bagi Naman yang rencananya akan dibacakan pada sidang Rabu (21/12/2016) pagi.