Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terminal Pulo Gebang Sekadar Tempat Baru Keberangkatan Bus AKAP

Kompas.com - 07/02/2017, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS —    Meskipun dirancang sebagai terminal modern, pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang di Jakarta Timur masih jauh dari ideal. Hingga Senin (6/2/2017), Pulo Gebang sekadar menjadi tempat baru bagi keberangkatan bus antarkota antarprovinsi atau AKAP dari sejumlah terminal bantuan.

Salah satu ketidaknyamanan di terminal ini terlihat dari penjualan tiket bus AKAP. Karyawan penjual tiket bus berkerumun menghadang calon penumpang.

Di gedung terminal tersedia 31 loket. Namun, jumlah itu tak cukup untuk menampung semua perusahaan otobus yang berjumlah lebih dari 70 PO. Akibatnya, karyawan PO menggelar lebih dari 40 meja loket sementara di area kios yang belum digunakan.

Kios itu berada tepat sebelum pintu masuk area keberangkatan. Akibatnya, saat penumpang menuju tempat keberangkatan, mereka langsung dihadang meja- meja penjualan tiket, termasuk karyawan PO. "Masih seperti di Terminal Pulogadung. Penumpang masih dicegat karyawan PO," kata Rudi (37), penjual tiket bus PO Gunung Mulia.

Rudi mengatakan, PO Gunung Mulia sudah memiliki loket sejak 2015. Namun, karena sebagian besar PO menggelar meja penjualan tiket di dekat pintu masuk keberangkatan, dia juga ikut melakukan hal serupa. Kalau tidak ikut, saya tidak bisa memperoleh penumpang," katanya.

Untuk menggelar meja-meja penjualan tiket itu, karyawan PO patungan Rp 150.000 untuk setiap PO. Uang itu dipakai untuk membeli karpet plastik sebagai alas lantai kios yang masih berupa lantai beton kasar dan untuk membeli spanduk.

"Mungkin anggaran pemerintah belum ada. Jadi, kami swadaya membuat loket sementara ini," ujar Rudi.

Minim informasi

Informasi petunjuk arah bagi penumpang juga masih minim. Untuk menjangkau area keberangkatan, misalnya, hanya tersedia papan petunjuk arah di lantai dasar yang menunjukkan bahwa area keberangkatan berada di lantai dua.

Setelah mencapai lantai dua, tak tersedia lagi papan petunjuk menuju area keberangkatan itu. Penumpang harus bertanya kepada petugas atau karyawan PO di lantai dua. Jika bertanya ke karyawan PO, calon penumpang hampir pasti diminta untuk membeli tiket bus. Permintaan itu disampaikan karyawan PO dengan nada agak memaksa.

Demikian pula untuk calon penumpang angkutan kota. Tak tersedia papan petunjuk arah dan jurusan angkutan dalam kota yang memadai.

Beberapa penumpang kesulitan mencari angkutan kota, seperti metromini dan KWK. "Di mana ya saya bisa dapat angkot? Saya tidak punya kartu, jadi tidak bisa naik bus transjakarta," kata Parmin (35), yang baru tiba dari salah satu daerah di Jawa Tengah.

Parmin akhirnya memutuskan keluar dari gedung terminal. Padahal, angkutan kota yang dibutuhkan Parmin berada satu lantai dengan area bus transjakarta.

Menurut Kepala Operasional Unit Pelaksana Teknis Terminal DKI Jakarta Syamsul Mirwan, semua bus AKAP tidak boleh lagi beroperasi di terminal bantuan, yakni Rawamangun, Pinang Ranti, Grogol, Muara Angke, Tanjung Priok, Tanah Merdeka, dan Pasar Minggu. "Terminal bantuan dikembalikan pada fungsinya sebagai terminal dalam kota," katanya.

Bus-bus AKAP jurusan Jawa didorong ke Terminal Pulo Gebang, sedangkan bus jurusan Sumatera dipusatkan di Kalideres, Jakarta Barat, dan Kampung Rambutan untuk bus AKAP tujuan Jawa Barat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com