Kompas.com - 08/02/2017, 22:05 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, penggunaan e-KTP dan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta diperbolehkan. Dasar hukum penggunaan e-KTP dan suket tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"Ada di Undang-Undang Pemilu. Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini disingkat suket," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Suket merupakan pengganti e-KTP bagi warga yang sudah merekam data tetapi belum memiliki blanko e-KTP tersebut. E-KTP dan suket dapat digunakan untuk memilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI 2017.

Dalam Pasal 57 ayat 2 UU Pilkada disebutkan, warga negara Indonesia (WNI) yang tidak terdaftar sebagai pemilih menunjukkan e-KTP atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.

Isi Pasal 57 juga kembali dijelaskan dalam Pasal 61 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Penggunaan e-KTP dan suket juga diatur dalam Pasal 95. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa salah satu kategori pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 61 ayat 3 di atas.

Kemudian, Pasal 95 ayat 1 menjelaskan bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP atau suket dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili yang tercantum dalam e-KTP atau suket tersebut.

Hingga Rabu ini, data penerima suket di DKI Jakarta mencapai 62.122 orang. Setiap suket ditandatangani kepala satuan pelaksana (kasatpel) kependudukan di kelurahan, tanda tangan basah, dan stempel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Megapolitan
Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Megapolitan
Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Megapolitan
Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Megapolitan
Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.