Warga DKI Keberatan 4 Fraksi di DPRD DKI Boikot Rapat karena Status Ahok

Kompas.com - 14/02/2017, 15:10 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra memboikot berbagai rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. Mereka menolak untuk hadir rapat sebelum ada kejelasan soal status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah akfif lagi sebagai Gubenur DKI Jakarta sementara di sisi lain dia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra memboikot berbagai rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. Mereka menolak untuk hadir rapat sebelum ada kejelasan soal status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah akfif lagi sebagai Gubenur DKI Jakarta sementara di sisi lain dia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyayangkan aksi boikot yang dilakukan oleh empat fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dikhawatirkan, aksi boikot tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Ibu Kota.

"Ngapain sih boikot-boikot, nanti kan yang rugi rakyat kalau wakilnya mogok begitu," ujar Ulfa (23) mahasiswi ilmu komunikasi sebuah universitas swasta ketika ditemui Kompas.com di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Ulfa berpendapat, sebaiknya para anggota DPRD DKI itu mengikuti saja aturan yang berlaku di Indonesia. Ia berharap keempat fraksi itu mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi boikot.

"Seharusnya mereka (DPRD DKI) sikapnya lebih bijaksana. Kalau tidak setuju, tempuh jalur yang sudah diatur, jangan boikot-boikot begitu," ucap dia.

Senada dengan Ulfa, Inge (26) juga menyayangkan langkah yang ditempuh para wakil rakyat itu. Menurut dia, hal yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut malah menambah masalah yang ada di Ibu Kota.

Ia curiga, para anggota DPRD yang melakukan aksi boikot tersebut memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ahok selama menjadi gubenur DKI Jakarta.

"Jangan-jangan mereka susah korupsi karena Ahok tegas makanya pada boikot," kata Inge.

Lanny (31), seorang perawat di rumah sakit di bilangan Jakarta Pusat juga berpendapat yang sama. Menurut dia, jika DPRD DKI Jakarta menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI akan banyak kebijakan pemerintah yang molor akibat hal itu.

"Misalnya Pemprov mau bangun fasilitas publik, nah karena anggota DPRD-nya enggak mau rapat jadinya fasilitas itu enggak kebangun-bangun. Yang rugi kan rakyat juga yang udah bayar pajak," kata dia.

Mengenai penonaktifan Ahok, Lanny menyerahkan semua prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jika dirasa Ahok layak dinonaktifkan, maka pemerintah harus melakukan itu. Namun, jika memang Ahok tidak perlu dinonaktifkan, maka para wakil rakyat itu haruslah menghargainya. Ia berharap para wakil rakyat lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan.

Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tersebut yaitu fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra. Aksi boikot itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Joko Widodo.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, harus ada status yang jelas karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Triwisaksana menambahkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Dia menilai, serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak menjelaskan apa pun terkait status Ahok.

Guna mempercepat kejelasan status itu, DPRD DKI Jakarta akan segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi untuk meminta status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X