JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyayangkan aksi boikot yang dilakukan oleh empat fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dikhawatirkan, aksi boikot tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Ibu Kota.
"Ngapain sih boikot-boikot, nanti kan yang rugi rakyat kalau wakilnya mogok begitu," ujar Ulfa (23) mahasiswi ilmu komunikasi sebuah universitas swasta ketika ditemui Kompas.com di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).
Ulfa berpendapat, sebaiknya para anggota DPRD DKI itu mengikuti saja aturan yang berlaku di Indonesia. Ia berharap keempat fraksi itu mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi boikot.
"Seharusnya mereka (DPRD DKI) sikapnya lebih bijaksana. Kalau tidak setuju, tempuh jalur yang sudah diatur, jangan boikot-boikot begitu," ucap dia.
Senada dengan Ulfa, Inge (26) juga menyayangkan langkah yang ditempuh para wakil rakyat itu. Menurut dia, hal yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut malah menambah masalah yang ada di Ibu Kota.
Ia curiga, para anggota DPRD yang melakukan aksi boikot tersebut memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ahok selama menjadi gubenur DKI Jakarta.
"Jangan-jangan mereka susah korupsi karena Ahok tegas makanya pada boikot," kata Inge.
Lanny (31), seorang perawat di rumah sakit di bilangan Jakarta Pusat juga berpendapat yang sama. Menurut dia, jika DPRD DKI Jakarta menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI akan banyak kebijakan pemerintah yang molor akibat hal itu.
"Misalnya Pemprov mau bangun fasilitas publik, nah karena anggota DPRD-nya enggak mau rapat jadinya fasilitas itu enggak kebangun-bangun. Yang rugi kan rakyat juga yang udah bayar pajak," kata dia.
Mengenai penonaktifan Ahok, Lanny menyerahkan semua prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jika dirasa Ahok layak dinonaktifkan, maka pemerintah harus melakukan itu. Namun, jika memang Ahok tidak perlu dinonaktifkan, maka para wakil rakyat itu haruslah menghargainya. Ia berharap para wakil rakyat lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan.
Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.
Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tersebut yaitu fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra. Aksi boikot itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Joko Widodo.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, harus ada status yang jelas karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.
Triwisaksana menambahkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Dia menilai, serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak menjelaskan apa pun terkait status Ahok.
Guna mempercepat kejelasan status itu, DPRD DKI Jakarta akan segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi untuk meminta status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas.
