Kompas.com - 14/02/2017, 15:10 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyayangkan aksi boikot yang dilakukan oleh empat fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dikhawatirkan, aksi boikot tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Ibu Kota.

"Ngapain sih boikot-boikot, nanti kan yang rugi rakyat kalau wakilnya mogok begitu," ujar Ulfa (23) mahasiswi ilmu komunikasi sebuah universitas swasta ketika ditemui Kompas.com di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Ulfa berpendapat, sebaiknya para anggota DPRD DKI itu mengikuti saja aturan yang berlaku di Indonesia. Ia berharap keempat fraksi itu mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi boikot.

"Seharusnya mereka (DPRD DKI) sikapnya lebih bijaksana. Kalau tidak setuju, tempuh jalur yang sudah diatur, jangan boikot-boikot begitu," ucap dia.

Senada dengan Ulfa, Inge (26) juga menyayangkan langkah yang ditempuh para wakil rakyat itu. Menurut dia, hal yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut malah menambah masalah yang ada di Ibu Kota.

Ia curiga, para anggota DPRD yang melakukan aksi boikot tersebut memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ahok selama menjadi gubenur DKI Jakarta.

"Jangan-jangan mereka susah korupsi karena Ahok tegas makanya pada boikot," kata Inge.

Lanny (31), seorang perawat di rumah sakit di bilangan Jakarta Pusat juga berpendapat yang sama. Menurut dia, jika DPRD DKI Jakarta menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI akan banyak kebijakan pemerintah yang molor akibat hal itu.

"Misalnya Pemprov mau bangun fasilitas publik, nah karena anggota DPRD-nya enggak mau rapat jadinya fasilitas itu enggak kebangun-bangun. Yang rugi kan rakyat juga yang udah bayar pajak," kata dia.

Mengenai penonaktifan Ahok, Lanny menyerahkan semua prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jika dirasa Ahok layak dinonaktifkan, maka pemerintah harus melakukan itu. Namun, jika memang Ahok tidak perlu dinonaktifkan, maka para wakil rakyat itu haruslah menghargainya. Ia berharap para wakil rakyat lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Megapolitan
Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Megapolitan
Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Megapolitan
Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan 'Marketplace'

Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan "Marketplace"

Megapolitan
Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Megapolitan
Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Megapolitan
Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Megapolitan
Soal Kasus Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Selidiki Penjual di Marketplace

Soal Kasus Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Selidiki Penjual di Marketplace

Megapolitan
Pengamat Minta Anies Tinjau Ulang Penggantian Nama Jalan Jakarta

Pengamat Minta Anies Tinjau Ulang Penggantian Nama Jalan Jakarta

Megapolitan
Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.