Warga DKI Keberatan 4 Fraksi di DPRD DKI Boikot Rapat karena Status Ahok

Kompas.com - 14/02/2017, 15:10 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra memboikot berbagai rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. Mereka menolak untuk hadir rapat sebelum ada kejelasan soal status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah akfif lagi sebagai Gubenur DKI Jakarta sementara di sisi lain dia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra memboikot berbagai rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. Mereka menolak untuk hadir rapat sebelum ada kejelasan soal status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah akfif lagi sebagai Gubenur DKI Jakarta sementara di sisi lain dia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyayangkan aksi boikot yang dilakukan oleh empat fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dikhawatirkan, aksi boikot tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Ibu Kota.

"Ngapain sih boikot-boikot, nanti kan yang rugi rakyat kalau wakilnya mogok begitu," ujar Ulfa (23) mahasiswi ilmu komunikasi sebuah universitas swasta ketika ditemui Kompas.com di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Ulfa berpendapat, sebaiknya para anggota DPRD DKI itu mengikuti saja aturan yang berlaku di Indonesia. Ia berharap keempat fraksi itu mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi boikot.

"Seharusnya mereka (DPRD DKI) sikapnya lebih bijaksana. Kalau tidak setuju, tempuh jalur yang sudah diatur, jangan boikot-boikot begitu," ucap dia.

Senada dengan Ulfa, Inge (26) juga menyayangkan langkah yang ditempuh para wakil rakyat itu. Menurut dia, hal yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut malah menambah masalah yang ada di Ibu Kota.

Ia curiga, para anggota DPRD yang melakukan aksi boikot tersebut memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ahok selama menjadi gubenur DKI Jakarta.

"Jangan-jangan mereka susah korupsi karena Ahok tegas makanya pada boikot," kata Inge.

Lanny (31), seorang perawat di rumah sakit di bilangan Jakarta Pusat juga berpendapat yang sama. Menurut dia, jika DPRD DKI Jakarta menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI akan banyak kebijakan pemerintah yang molor akibat hal itu.

"Misalnya Pemprov mau bangun fasilitas publik, nah karena anggota DPRD-nya enggak mau rapat jadinya fasilitas itu enggak kebangun-bangun. Yang rugi kan rakyat juga yang udah bayar pajak," kata dia.

Mengenai penonaktifan Ahok, Lanny menyerahkan semua prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jika dirasa Ahok layak dinonaktifkan, maka pemerintah harus melakukan itu. Namun, jika memang Ahok tidak perlu dinonaktifkan, maka para wakil rakyat itu haruslah menghargainya. Ia berharap para wakil rakyat lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengedar Narkoba Tewas Ditembak Saat Kabur dari Kejaran Polisi

Pengedar Narkoba Tewas Ditembak Saat Kabur dari Kejaran Polisi

Megapolitan
Kemendagri: Waktu Pelantikan Riza Patria Sebagai Wagub DKI Kewenangan Istana

Kemendagri: Waktu Pelantikan Riza Patria Sebagai Wagub DKI Kewenangan Istana

Megapolitan
Batasi Aktivitas Warga, Pemkot Depok Batasi Jam Operasional Toko Swalayan

Batasi Aktivitas Warga, Pemkot Depok Batasi Jam Operasional Toko Swalayan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Siapkan Lahan 800 Meter Persegi untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Siapkan Lahan 800 Meter Persegi untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siapkan Rp 98 Miliar untuk Tangani Dampak Covid-19

Pemkot Tangerang Siapkan Rp 98 Miliar untuk Tangani Dampak Covid-19

Megapolitan
Depok Kirim Usulan PSBB ke Ridwan Kamil Malam Ini

Depok Kirim Usulan PSBB ke Ridwan Kamil Malam Ini

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bangun Rumah Lawan Covid-19 untuk Tampung ODP Corona

Pemkot Tangsel Bangun Rumah Lawan Covid-19 untuk Tampung ODP Corona

Megapolitan
51 Kasus Positif Covid-19 di Tangerang, Pemkot Bagikan Masker Gratis

51 Kasus Positif Covid-19 di Tangerang, Pemkot Bagikan Masker Gratis

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 6 Pasien Positif Covid-19, 5 Suspect Meninggal

[UPDATE]: Depok Tambah 6 Pasien Positif Covid-19, 5 Suspect Meninggal

Megapolitan
Update Covid-19 di Bekasi: 7 Pasien Positif Corona Meninggal

Update Covid-19 di Bekasi: 7 Pasien Positif Corona Meninggal

Megapolitan
1 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Saroso Sembuh, 1 PDP Meninggal Dunia

1 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Saroso Sembuh, 1 PDP Meninggal Dunia

Megapolitan
Utamakan Pesanan APD, Konveksi Rumahan di Jakarta Pusat Rela Tunda Produksi Pakaian

Utamakan Pesanan APD, Konveksi Rumahan di Jakarta Pusat Rela Tunda Produksi Pakaian

Megapolitan
Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup karena Pandemi Covid-19

Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup karena Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi Terjunkan 20 Personel untuk Bantu Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Jakarta

Polisi Terjunkan 20 Personel untuk Bantu Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wali Kota Sebut 17 Pasien Positif Covid-19 di Bekasi Dinyatakan Sembuh

Wali Kota Sebut 17 Pasien Positif Covid-19 di Bekasi Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X