Kompas.com - 18/02/2017, 08:54 WIB
Anggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017)
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan bahwa anggota DPRD DKI dari empat fraksi akan melakukan boikot rapat bersama SKPD hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.

Triwisaksana mengatakan keputusan resmi tersebut harus berupa pernyataan tertulis.

"Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhetian plt (pelaksana tugas) gubernur (Sumarsono), tapi belum ada surat putusan pengaktifan (Ahok) kembali. Jadi yang kami minta dari Mendagri adalah surat tertulis terkait dengan status Ahok sebagai gubernur," ujar Sani, sapaan Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (17/2/2017).

Sani mengatakan surat tersebut akan menjadi dasar hukum yang dipegang DPRD DKI dalam melakukan rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Politisi PKS itu mengatakan, surat resmi dari Kemendagri terkait aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI berfungsi untuk menghindari perselisihan atau cacat hukum terkait kebijakan yang diambil Pemprov DKI di kemudian hari.

Sani mengatakan DPRD DKI akan menerima jika Kemendagri menyatakan Ahok kembali aktif sebagai gubernur, tapi dia minta keputusan itu harus berbentuk pernyataan tertulis.

"Kalau ada surat tertulisnya maka kami akan ikuti aturan. Nanti tanggung jawabnya ada di Menteri Dalam Negeri," ujar Sani.

(Baca: DPRD DKI Lakukan Boikot, Pembahasan Sejumlah Raperda Tertunda)

Sani berharap Kemendagri segera merespons masalah ini. Kata dia, DPRD DKI juga ingin roda pemerintahan terus berjalan lancar tapi harus tetap memerhatikan aturan yang berlaku.

Adapun, kata Sani, beberapa rapat yang terhambat akibat aksi boikot ini adalah rapat komisi dengan SKPD dan rapat evaluasi APBD DKI 2016.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas Pertanian Pastikan Hewan Ternak di Banten Aman dari PMK Jelang Idul Adha

Dinas Pertanian Pastikan Hewan Ternak di Banten Aman dari PMK Jelang Idul Adha

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas Dibacok Saat Melintas di Jalan Industri Raya Sawah Besar

Seorang Pelajar Tewas Dibacok Saat Melintas di Jalan Industri Raya Sawah Besar

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Ingatkan Warga Tetap Pakai Masker di Ruang Terbuka yang Padat Orang

Dinkes Kota Tangerang Ingatkan Warga Tetap Pakai Masker di Ruang Terbuka yang Padat Orang

Megapolitan
Maling Motor Sasar Bocah di Bawah Umur, Orangtua Diminta Bijak Larang Anak Berkendara

Maling Motor Sasar Bocah di Bawah Umur, Orangtua Diminta Bijak Larang Anak Berkendara

Megapolitan
Ingin Segera Perbaiki Atap Ambruk SDN Pancoran Mas 3, Wali Kota Depok Minta Bantuan BUMD dan Baznas

Ingin Segera Perbaiki Atap Ambruk SDN Pancoran Mas 3, Wali Kota Depok Minta Bantuan BUMD dan Baznas

Megapolitan
Pelaku yang Aniaya Bocah di Serpong Tak Ditahan Polisi karena Masih di Bawah Umur

Pelaku yang Aniaya Bocah di Serpong Tak Ditahan Polisi karena Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Kronologi Polisi Acungkan Pistol ke Warga, Berawal Diteriaki 'Begal' oleh Pemuda Mabuk

Kronologi Polisi Acungkan Pistol ke Warga, Berawal Diteriaki "Begal" oleh Pemuda Mabuk

Megapolitan
Sebelum Dibunuh di Jatisampurna, Korban Diperingatkan untuk Akhiri Hubungan dengan Suami Pelaku tapi...

Sebelum Dibunuh di Jatisampurna, Korban Diperingatkan untuk Akhiri Hubungan dengan Suami Pelaku tapi...

Megapolitan
Panitia Sebut Mobil Balap Formula E Tiba di Jakarta pada 27-28 Mei

Panitia Sebut Mobil Balap Formula E Tiba di Jakarta pada 27-28 Mei

Megapolitan
Rusun Cipinang Besar Utara Siap Tampung Korban Kebakaran Pasar Gembrong

Rusun Cipinang Besar Utara Siap Tampung Korban Kebakaran Pasar Gembrong

Megapolitan
Kasus Pengeroyokan Ade Armando Sudah Tahap Pelengkapan Berkas, Polisi: Tersangka Ada 6

Kasus Pengeroyokan Ade Armando Sudah Tahap Pelengkapan Berkas, Polisi: Tersangka Ada 6

Megapolitan
4 Pelaku Lain yang Aniaya Bocah di Serpong Menyerahkan Diri ke Polisi

4 Pelaku Lain yang Aniaya Bocah di Serpong Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Imbau Warga Tak Terbawa Euforia Lepas Masker di Ruang Publik

Plt Wali Kota Bekasi Imbau Warga Tak Terbawa Euforia Lepas Masker di Ruang Publik

Megapolitan
Modus Pencuri di Jakarta Barat: Tuduh Anak-anak Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor

Modus Pencuri di Jakarta Barat: Tuduh Anak-anak Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor

Megapolitan
Polisi Sebut Presenter Uya Kuya Ditipu Selebgram Medina Zein, Terlanjur Transfer Rp 150 Juta untuk Beli Mobil

Polisi Sebut Presenter Uya Kuya Ditipu Selebgram Medina Zein, Terlanjur Transfer Rp 150 Juta untuk Beli Mobil

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.