Cerita Staf Ahok yang Sering Melayani Aduan Warga di Balai Kota...

Kompas.com - 28/02/2017, 11:46 WIB
Sejumlah staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melayani adua warga di Balai Kota Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melayani adua warga di Balai Kota
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sebulan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta seluruh stafnya di bidang pelayanan untuk turun langsung menerima aduan warga.

Sejak saat itu, setiap pagi sejumlah staf di Balai Kota melayani keluhan warga meski Ahok belum tiba di Balai kota.

Maruhal Mangasi Tunas, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta mengatakan, berbagai aduan seperti pendidikan, kesehatan, sengketa tanah hingga permohonan bantuan sering ditemuinya saat berdialog dengan warga.

Maruhal mengatakan, setiap keluhan memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatasinya. Para staf, kata Maruhal, setidaknya harus mengetahui sejumlah kebijakan itu agar bisa memberikan solusi kepada warga.

Meski tak mengerti aturan terkait hal yang dikeluhkan, paling tidak, mereka bisa mengelompokkan permasalahan yang diadukan.

"Kalaupun kami enggak paham, minimal kami bisa meng-cluster masalah. Misalnya ini (warga) suka cerita muter-muter, ujung-ujungnya minta apa."

"Di-cluster ini ke mana mau ke mana, kendalanya apa. Lengkapi (berkas) lalu silakan masukan. Jadi enggak cuma jualan ide, ngomong," ujar Maruhal kepada Kompas.com, Selasa (28/2/2017).

Maruhal mengatakan, pihaknya harus "pintar-pintar" untuk menyaring aduan warga. Sebab, ada sebagian warga yang datang untuk mengadu memiliki niat terselubung.

Maruhal menyampaikan, beberapa kali dia mendapat aduan warga mengenai masalah tanah. Saat diberikan sejumlah pertanyaan-pertanyan, warga yang mengadu tidak menjawab dengan jelas.

Maruhal mencontohkan ada seorang ibu berusia sekitar 50 tahun memiliki dua anak. Ibu tersebut mengadu kepada Ahok agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digratiskan. Padahal nilai bangunan rumah si ibu sebesar Rp 3 miliar.

Dalam aturan, penggratisan PBB hanya untuk NJOP dibawah Rp 1 miliar. Ibu itu cukup sering datang ke Balai Kota. Anehnya, sertifikat bangunan atas nama anaknya. Namun, anak si ibu tak pernah mendampingi.

"Pertanyaanya bisa lihat secara fisik, kenapa dua anaknya tega nyuruh ibu itu datang ke mari minta keringanan pajak bolak bolik. Bukan saya suudzon, tapi kita screening banyak orang memanfaatkan orangtuanya," ujar Maruhal.

Maruhal mengatakan, jika benar warga membutuhkan bantuan, Pemprov DKI akan benar-benar memberikan bantuan.

Ada seorang warga yang mengadu ingin meminta bantuan pekerjaan. Namun, warga itu tak bisa meninggalkan anaknya yang menderita penyakit hidrosefalus.

Pemprov DKI memberikan satu unit rusun serta mempekerjakan warga tersebut menjadi petugas kebersihan di rusun tersebut.

Maruhal menceritakan, selama pengalamannya melayani warga, ada saja warga yang menganggap bahwa aduan ke Balai Kota layaknya sebuah "palu gada", permasalahan bisa selesai secara instan.

Padahal, lanjut Maruhal, tak semua masalah bisa selesai di Balai Kota. Misalnya masalah hukum. Maruhal mengatakan, banyak warga yang mengadu soal hak waris. Padahal hak waris harusnya diselesaikan secara hukum.

"Semua bukan di sini. Kami didik mereka tanggung jawab sama diri mereka. Kalau ranah pengadilan, kami arahkan ke pengadilan. Masalah waris, bukan ranah kami. Salah benar ada di pengadilan," ujar Maruhal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X