Ahok: Seharusnya Rumah Tempat Tinggal Tidak Kena Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat rumah tinggal seharusnya tidak dikenakan pajak. Seharusnya, pajak hanya dikenakan untuk tempat-tempat usaha saja.

"Seharusnya rumah tempat tinggal itu enggak pantas kena PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), yang kenain ini kan Belanda. Kalau pensiun dan tanah naik terus, apakah harus dijual?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (3/3/2017).

Ahok mengatakan, ucapan itu hanyalah pendapat pribadi dia saja. Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan PBB rumah dengan nilai jual objek pajak di bawah Rp 1 miliar.

"Tahun ini, kami minta PBB rumah tinggal tidak boleh naik. Minimal kita tahan enggak boleh naik," ujar Ahok.

Pada tahun 2016, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima PBB-P2 sebesar Rp 7,02 triliun. Pencapaian itu merupakan 98,99 persen dari target tahun 2016 sebesar Rp 7,1 triliun. Pada tahun 2017, target pencapaian PBB-P2 menjadi Rp 7,7 triliun. (Baca: Keberatan Bayar Pajak Rumah? Ini Saran Ahok)

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan pembayaran PBB lebih dititikberatkan kepada masyarakat mampu yang memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar.

Hal ini karena Pemprov DKI sudah membebaskan PBB dengan NKOP di bawah Rp 1 miliar. "Hal ini memperoleh respons positif dari masyarakat," ujar Edi.