Sejumlah Kebijakan yang Muncul Saat Ahok Cuti Kampanye

Meski ada pro dan kontra, Sumarsono disebut berhasil mengesahkan APBD 2017 tepat waktu. APBD 2017 disahkan dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada 19 Dsemeber 2016.

Sebelumnya, DKI Jakarta kerap terlambat dalam hal pengesahan dan penggunaan APBD. Saat itu, APBD DKI Jakarta 2017 juga sempat menjadi perbincangan. Melihat besarnya anggaran dalam beberapa pos, misalnya pelaksanaan kunjungan kerja pejabat dan staf DPRD DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp 45,5 juta.

Selain kunjungan kerja, tercantum kunjungan kerja untuk komisi di DPRD DKI Jakarta yang besarannya mencapai Rp 12,5 miliar. Pada 2017, untuk pelaksanaan reses anggota DPRD DKI dialokasikan dana senilai Rp 38,09 miliar. Penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579 juta. Masih ada anggaran untuk penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD  dengan nilai fantastis, yakni Rp 4,3 miliar.

Hanya saja, Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri mengevaluasi dan mencoret anggaran-anggaran yang dianggap tak perlu.

Perombakan Pejabat

Pada awal Januari 2017, Sumarsono merombak susunan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Sebanyak 5.038 pejabat DKI yang dirombak Sumarsono.

Rinciannya pengukuhan 3.561 pejabat, yang terdiri dari 74 pejabat eselon II, 584 pejabat eselon II, dan 2.898 pejabat eselon IV. Sisanya, 1.138 pejabat dirotasi, 241 pejabat dapat promosi, 80 pejabat dimutasi, dan 846 pejabat demosi.

Dari perombakan itu, ada sejumlah SKPD yang pernah dijadikan staf oleh Ahok tetapi mereka kembali dipromosikan Sumarsono. Kasus seperti itu misalnya terjadi pada mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Ratna Diah Kurniati, yang kini menjadi Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara.

Sama halnya seperti pemberian hibah bagi Bamus Betawi dan pengesahan APBD DKI 2017, perombakan pejabat ini sempat dipermasalahkan Ahok, terutama terkait naiknya pejabat yang telah dijadikan staf.

"Buat apa sih ngambil pejabat yang ada masalah, yang sudah dinon-aktifkan? Orang (pegawai) yang bagus saja banyak yang nganggur kok. Tetapi, saya enggak punya hak untuk itu (protes)," kata Ahok saat itu.

Ganti Desain Lokomotif MRT

Rencana lain yang sempat membuat Ahok panas adalah rencana Sumarsono untuk mengganti desain lokomotif mass rapid transit (MRT) yang dianggap memiliki desain yang kurang memuaskan. Sumarsono menilai desain lokomotif yang ada tidak aerodinamis dan terlihat seperti kepala jangkrik.