Nelayan Sujud Syukur karena Menang Gugatan Pulau F, I dan K

Kompas.com - 17/03/2017, 06:42 WIB
Nelayan sujud syukur usai sidang putusan atas gugatan SK Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pelaksanaan izin reklamasi bagi Pulai I di PTUN, Cakung, Jaktim. Kamis (16/3/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusNelayan sujud syukur usai sidang putusan atas gugatan SK Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pelaksanaan izin reklamasi bagi Pulai I di PTUN, Cakung, Jaktim. Kamis (16/3/2017).
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Para nelayan yang mengikuti jalannya sidang gugatan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau I, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, bersujud syukur menyambut kemenangan pada gugatan tersebut.

Kemenangan terhadap gugatan reklamasi Pulau I, adalah kemenangan ketiga para nelayan dalam sidang yang digelar Kamis (16/3/2017).

Selain reklamasi Pulau I, PTUN juga memenangkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI tentang pelaksanaan izin reklamasi untuk Pulau F dan K.

Pantauan Kompas.com, Kamis malam, setelah hakim memutuskan nelayan memenangkan gugatan, para nelayan maju ke depan mendekati meja hakim. Mereka berbaris berkumpul merayakan kemenangan dengan bertepuk tangan.

"Allahhu Akbar," pekik seorang nelayan.

"Hidup rakyat Indonesia," ucap nelayan lain sambil mengepalkan tangan ke atas.

Para nelayan lalu bersujud mensyukuri kemenangan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Saya sangat lega sekali dan gembira sekali majelis hakim memutus adil dan saya anggap hakim peduli nelayan," ujar Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan Carmidi.

Iwan mengatakan, pihaknya akan terus mengawal putusan tersebut. Menurut dia, jika para tergugat banding, pihaknya akan menghadapinya sesuai aturan hukum.

"Banding hak dia, kami akan mengawal. Nelayan bersatu menolak keras reklamasi," ujar Iwan.

(baca: PTUN Menangkan Nelayan atas Gugatan Reklamasi Pulau F)

Majelis hakim sebelumnya memutuskan mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau I.

Ketua majelis hakim yang memimpin jalannya sidang, Adhi Budi Sulistyo, dalam pokok perkara memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dua, dalam hal ini pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) atas SK Gubernur tersebut.

"Menyatakan batal keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 2269 tahun 2015 tentang pelaksanaan izin reklamasi ke PT Jaladri Kartika Ekapaksi," kata Adhi.

(baca: Kalah di PTUN Terkait Reklamasi Pulau K, Ancol Pertimbangkan Banding)

Hakim mewajibkan agar SK Gubernur DKI tersebut dicabut. Hakim juga memerintahkan tergugat menunda keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 2269 tahun 2015 tentang pelaksanaan izin reklamasi dengan segala tindakan administrasi, sampai berkekuatan hukum tetap.

"Menghukum tergugat dan tergugat intervensi dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp 483.000," ujar Adhi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Siapkan Perwal untuk Gelar KBM Tatap Muka Tahun Depan

Pemkot Bekasi Siapkan Perwal untuk Gelar KBM Tatap Muka Tahun Depan

Megapolitan
Rumah Roboh Timpa Kabel Listrik Picu 20 Rumah Terbakar di Setiabudi

Rumah Roboh Timpa Kabel Listrik Picu 20 Rumah Terbakar di Setiabudi

Megapolitan
Petugas TNI-Polri Akan Datangi Rumah Warga Petamburan yang Tak Ikut Rapid Test

Petugas TNI-Polri Akan Datangi Rumah Warga Petamburan yang Tak Ikut Rapid Test

Megapolitan
Artis ST dan MA Ditangkap atas Dugaan Prostitusi Online, Polisi Sebut Masih Saksi

Artis ST dan MA Ditangkap atas Dugaan Prostitusi Online, Polisi Sebut Masih Saksi

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Megapolitan
Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Megapolitan
Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Megapolitan
Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Megapolitan
Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Megapolitan
Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

Megapolitan
Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X