Komunitas yang Diundang Debat Dinilai Tak Netral, Ini Tanggapan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menanggapi anggapan tidak netralnya komunitas-komunitas yang diundang untuk bertanya langsung kepada pasangan calon dalam debat, Rabu (12/4/2017).

Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, komunitas-komunitas yang diundang dalam debat diseleksi oleh KPU DKI Jakarta dan tim panelis.

Mereka juga menandatangani pakta integritas.

"Pada saat kami ketemu mereka, kami sudah minta mereka tanda tangan pakta integritas bahwa mereka tidak memihak ke siapa pun," ujar Dahliah di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2017).

Selain itu, pertanyaan yang disampaikan diarahkan agar tidak menyudutkan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atau pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Semua pertanyaan yang disampaikan di dalam debat adalah pengalaman hidup mereka langsung.

"Mereka kami undang sebagai masyarakat yang memang netral. Kalau pertanyaan, kalau keluh kesah mereka, ya itulah realitanya yang harus dijawab kedua pasangan calon," kata dia.

Dahliah mengatakan, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk bertanya.

Kelompok masyarakat yang dimaksud, yakni yang belum sepenuhnya menikmati kebijakan yang diterapkan pemerintah.

"Ada orang-orang yang secara sosial sejarahnya sejak dulu termarginalkan, bukan karena gubernur yang sekarang, tapi sejak dulu-dulu mereka itu sudah mengalami kesulitan hidup. Itu baru masyarakat yang harusnya dipriotitaskan," ucap Dahliah.

Dalam debat kedua, ada empat komunitas yang diundang KPU DKI Jakarta, yakni komunitas nelayan, komunitas pengguna transportasi, penghuni rusun, dan komunitas dari UMKM.

Pertanyaan yang diajukan dianggap sebagian publik menyudutkan salah satu pasangan.