Keengganan Ahok Masukkan Program Anies-Sandi pada APBD-P 2017

"Nanti kami bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru," kata Anies usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

(baca: KJP Plus Tak Dimasukkan ke APBD-P 2017, Anies Akan Bicara dengan Ahok)

Semetara untuk program Rumah Tanpa DP, Anies menyatakan bahwa dia tidak menuntut program tersebut masuk dalam APBD-P 2017. Sebab, kata Anies, program itu tidak memungkinkan dimulai pada akhir tahun ini.

Menurut Anies, dalam program Rumah Tanpa DP, setiap warga calon peserta program diharuskan lebih dulu memiliki rekening Bank DKI. Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan.

Anies menyatakan, tidak mungkin jika program rumah DP 0 dimulai pada tiga bulan awal masa jabatannya yang juga tiga bulan terakhir tahun 2017.

"Jadi memang dilaksanakannya 2018, tidak bisa 2017," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

(baca: Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P)

Adapun wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, penyusunan APBD-P masih mutlak menjadi kewenangan pemerintahan Ahok-Djarot. Namun dia menyatakan tiga bulan terakhir pada 2017 adalah masa awal pemerintahan Anies-Sandi.

Taufik berharap Ahok memberi ruang terhadap Anies-Sandi dalam penyusunan APBD-P DKI 2017.

"Perlu ada kearifan dari gubernur lama (Ahok). Pada APBD Perubahan (2017) seyogianya Anies-Sandi diberikan ruang untuk program prioritasnya di samping program yang sudah ditetapkan," kata Taufik, di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

Menurut Taufik, Anies-Sandi adalah gubernur-wakil gubernur pilihan mayoritas warga Jakarta yang perlu dibantu untuk merealisasikan program-programnya dalam 100 hari kepemimpinan.

Taufik menilai sudah selayaknya Ahok memberi kesempatan bagi Anies-Sandi terlibat dalam pembahasan APBD-P 2017. Apalagi, kata Taufik, sampai saat ini pembahasan APBD-P 2017 belum dimulai.

"Saya teringat saat Pak Jokowi awal-awal menjadi Presiden, saat 100 hari APBN-nya tidak bisa karena masih di tengah jalan. Karena itu saya kira Pemprov perlu lebih arif," ujar Taufik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, APBD-P DKI 2017 masih dalam tahap inventarisasi. Dia mengatakan Pemprov DKI akan melakukan percepatan dalam penyusunan APBD-P 2017.

"Kami akan lakukan percepatan, kalau jadwal normatif kan dikirim (ke DPRD DKI) saja kan Agustus," ujar Tuty.