Bagaimana Kelanjutan Rencana Pembangunan RS Sumber Waras?

Kompas.com - 11/06/2017, 12:04 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker dan jantung di RS Sumber Waras masih berjalan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi mengatakan saat ini Pemprov DKI tengah menyiapkan tim pembangunan RS Sumber Waras.

"Timnya belum dibentuk, kalau tim sudah ada baru kita bisa bergerak," ujar Koesmedi kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2017).

Koesmedi mengatakan saat ini sedang dibuat berita acaranya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan timnya sedang disiapkan.

"Sedang disiapkan timnya," ujar Tuty.

Untuk anggaran yang digunakan, kata Koesmedi, ada dua kemungkinan. Pembangunan RS Sumber Waras bisa menggunakan dana APBD DKI 2018 atau dibangun oleh BUMN.

"BUMN itu kan diberikan kesempatan untuk investasi yah ke pemda pemda untuk bisa membangun bisnisnya," ujar Koesmedi.

(Baca: Pemprov DKI Berencana Bangun RS Sumber Waras Tanpa Gunakan APBD)

Dengan cara itu, Koesmedi mengatakan dana APBD bisa digunakan untuk hal lain terlebih dahulu. Setelah rumah sakit beroperasi, pendapatan yang diterima bisa digunakan untuk menyicil biaya pembangunan itu.

"Kalau kurang baru ditambahi sama APBD. APBD bisa digunakan untuk yang lain dulu," ujar Koesmedi.

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. Namun, pembelian lahan ini sempat menimbulkan kontroversi.

Pemprov DKI disebut membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Meski demikian, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya


Close Ads X