Bagaimana Kelanjutan Rencana Pembangunan RS Sumber Waras?

Kompas.com - 11/06/2017, 12:04 WIB
Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
Penulis Jessi Carina
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker dan jantung di RS Sumber Waras masih berjalan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi mengatakan saat ini Pemprov DKI tengah menyiapkan tim pembangunan RS Sumber Waras.

"Timnya belum dibentuk, kalau tim sudah ada baru kita bisa bergerak," ujar Koesmedi kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2017).

Koesmedi mengatakan saat ini sedang dibuat berita acaranya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan timnya sedang disiapkan.

"Sedang disiapkan timnya," ujar Tuty.

Untuk anggaran yang digunakan, kata Koesmedi, ada dua kemungkinan. Pembangunan RS Sumber Waras bisa menggunakan dana APBD DKI 2018 atau dibangun oleh BUMN.

"BUMN itu kan diberikan kesempatan untuk investasi yah ke pemda pemda untuk bisa membangun bisnisnya," ujar Koesmedi.

(Baca: Pemprov DKI Berencana Bangun RS Sumber Waras Tanpa Gunakan APBD)

Dengan cara itu, Koesmedi mengatakan dana APBD bisa digunakan untuk hal lain terlebih dahulu. Setelah rumah sakit beroperasi, pendapatan yang diterima bisa digunakan untuk menyicil biaya pembangunan itu.

"Kalau kurang baru ditambahi sama APBD. APBD bisa digunakan untuk yang lain dulu," ujar Koesmedi.

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. Namun, pembelian lahan ini sempat menimbulkan kontroversi.

Pemprov DKI disebut membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Meski demikian, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Megapolitan
Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

Megapolitan
Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Megapolitan
Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Megapolitan
RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Megapolitan
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Riza Patria: Kami Prihatin

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Riza Patria: Kami Prihatin

Megapolitan
Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Megapolitan
Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Megapolitan
Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X