LBH Nilai Pemprov DKI Tak Transparan soal Lokasi Penggusuran pada APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak transparan terkait lokasi penggusuran dalam APBD DKI 2017 jika dibandingkan dengan APBD 2016. 

Menurut pengacara LBH Jakarta, Felix Aldo, dalam APBD 2017, tidak dicantumkan lokasi penggusuran seperti pada APBD 2016. 

"Dalam APBD 2016, Pemprov DKI mencantumkan titik lokasi pelaksanaan penggusuran secara rinci, tetapi di dalam APBD 2017 seluruh program terduga penggusuran hanya ditulis dengan nama umum 'Penegakan Perda Ketertiban Umum' tanpa merincikan alamat," ujar Aldo kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017).

(Baca juga: Komnas HAM Pantau Wilayah Penggusuran dan Rawan Konflik di Pilkada DKI)

Aldo menilai, hal ini bisa merugikan warga terdampak penggusuran lantaran warga tidak dapat mengakses informasi yang tepat soal pembangunan di wilayahnya.

Padahal, kata dia, transparansi itu perlu dilakukan agar warga bisa melakukan persiapan ketika benar terjadi penggusuran.

"Kalau tidak ada keterangan alamat resmi lokasi penggusuran, masyarakat juga tidak bisa mempersiapkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperjuangkan haknya, misalnya untuk meminta ganti rugi yang layak atau mempersiapkan relokasi," ujar Aldo.

Berdasarkan data yang diperoleh LBH Jakarta dari APBD 2017, terdapat lebih dari Rp 22 miliar yang dianggarkan untuk 507 program penggusuran.

(Baca juga: LBH Jakarta Sebut Pemprov Anggarkan Rp 22 Miliar Lebih untuk Penggusuran)

Dari 507 program yang disebutkan LBH Jakarta, 11 program penggusuran paksa dengan dana Rp 387,5 juta ada di Kepulauan Seribu.

Sebanyak 69 program dengan biaya Rp 3,05 miliar ada di Jakarta Utara. Kemudian sebanyak 94 program dengan dana mencapai Rp 6,27 miliar terdapat di Jakarta Barat.

Berikutnya di Jakarta Pusat sebanyak 91 program dengan anggaran Rp 3,44 miliar. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi lokasi yang diduga paling banyak terdapat penggusuran paksa.

Jakarta Timur menjadi lokasi dari 118 program dengan anggaran mencapai Rp 5,57 miliar dan Jakarta Selatan menjadi paling banyak, yakni 124 program dengan dana sebesar Rp 3,99 miliar.