Akankah Tradisi "Jumat Keramat" di DKI Dilanjutkan Djarot?

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap satu bulan Djarot Saiful Hidayat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun Djarot sudah berencana melakukan rotasi pejabat dari eselon IV hingga eselon II.

Saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur, perombakan dan rotasi PNS DKI menjadi semacam mimpi buruk. Pria yang akrab disapa Ahok itu beberapa kali mencabut jabatan PNS yang tidak berprestasi atau bermasalah dan menjadikannya staf.

Selain itu, kebiasaan Ahok melantik pejabat yang baru dirotasi pada Jumat membuat hari Jumat menjadi keramat bagi PNS DKI.

Adapun Djarot mengatakan salah satu alasan rotasi kali ini karena banyak jabatan yang kosong ditinggal PNS yang sudah purnatugas.

"Semuanya ada, eselon II, III, IV, termasuk mengisi jabatan-jabatan lowong karena ada beberapa jabatan yang kosong, termasuk juga mengisi jabatan para pejabat yang sudah purnatugas," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/7/2017). 

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merealisasikan perombakan tersebut. Hal ini berbeda dengan masa kepemimpinan Ahok yang bisa langsung merombak PNS. 

Djarot mengatakan dia harus berkoordinasi dengan Kemendagri karena masa jabatannya hanya tinggal beberapa bulan lagi.

"Kalau dulu zamannya Pak Ahok kan bisa langsung, tetapi sekarang kan masa (jabatannya) kurang dari 4-5 bulan, jadi kami akan konsultasi dengan Kemendagri," ujar Djarot. 

(baca: Rotasi PNS DKI Juga Terkait Persiapan Pemerintahan Anies-Sandiaga)

Teruskan tradisi Jumat keramat?

Hal yang membuat perombakan dan rotasi PNS menjadi semacam mimpi buruk adalah karena kebiasaan Ahok yang menurunkan jabatan PNS menjadi staf. Kali ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika memastikan tidak ada PNS yang mengalami "grounded" menjadi staf.

Pejabat eselon II setingkat kepala dinas, asisten sekretaris daerah, dan wali kota hanya akan dirotasi dan tidak sampai pada penurunan jabatan.

"Tidak ada grounded, tidak ada yang seram-seram. Kalau zaman Pak Ahok kan seram," ujar Agus.

Namun begitu, Agus mengatakan bisa saja Djarot berubah pikiran dan melakukan demosi atau menurunkan jabatan PNS.

Selain itu, Agus juga belum tahu kapan rotasi jabatan akan diumumkan. Apakah pada Jumat seperti yang biasa dilakukan Ahok atau pada hari lainnya.

Meski demikian, dia memastikan rotasi jabatan akan dilakukan pada bulan ini.

"Kalau Pak Basuki senangnya kan Jumat. Ini apakah Jumat atau Rabu, saya belum tahu," ujar Agus.

Pejabat eselon II yang akan dirotasi disebut-sebut lebih dari 10 orang, sedangkan pejabat eselon III yang dirotasi sekitar 70 orang dan pejabat eselon IV sekitar 100 orang.

Untuk eselon III dan IV, rotasi dilakukan karena banyak jabatan yang kosong setelah ditinggal PNS yang pensiun.

"Jadi ini bukan perombakan kok, ini mengisi yang pensiun dan rotasi pejabat supaya roda organisasi jalan," ujar Agus.

Pelayanan mulai lambat

Agus menyampaikan, rotasi pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilakukan bulan ini karena pelayanan di beberapa sektor mulai kurang maksimal.

"Secara umum ini untuk percepatan karena ada yang lambat, misalnya ada anggaraan pengadaan lahan tetapi sampai sekarang enggak ada tanda-tanda. Kemudian layanan perizinan, di PTSP cepat tetapi lama di back office," ujar Agus.

Agus mengatakan, pejabat pada SKPD yang serapannya rendah hingga tengah tahun ini kemungkinan dirotasi. Agus juga menegaskan, rotasi ini bukan karena Djarot Saiful Hidayat naik menjadi Gubernur DKI Jakarta tapi karena kebutuhan untuk meningkatkan kinerja.

"Ini kebutuhan institusi, tidak semata-mata Pak Djarot gubernur lalu diganti. Siapa pun gubernurnya kalau melihat roda pelayanan lambat pasti akan bersikap," ujar Agus.

Selain karena pelayanan yang lambat, alasan lain perombakan PNS DKI bulan ini yakni adanya jabatan yang kosong. Tiap bulan, selalu ada PNS DKI yang pensiun dan meninggalkan jabatannya.

Oleh karena itu, jabatan yang kosong itu harus diisi. Sampai saat ini, bisa dipastikan bahwa tidak ada PNS yang "dihukum" dengan dijadikan staf. Belum diketahui juga apakah pengumuman dan pelantikan pejabat barunya akan dilakukan pada Jumat.

Namun, semua tergantung Djarot yang kini menjadi Gubernur. Akankah Djarot melanjutkan tradisi Jumat Keramat seperti yang dilakukan Ahok?