Penjelasan Dinas Pendidikan DKI soal Perubahan di PPDB "Online" DKI

Kompas.com - 10/07/2017, 22:24 WIB
Suasana jumpa pers Ombudsman RI terkait permasalahan PPDB Online di Jakarta, Senin (10/7/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comSuasana jumpa pers Ombudsman RI terkait permasalahan PPDB Online di Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) DKI Jakarta menanggapi kritik Ombudsman Republik Indonesia soal tiga kali perubahan Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta terkait aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

"Perubahan keputusan Kepala Disdikbud ini terjadi karena force majeur, bukan karena kesengajaan dari kami," kata Kapusdatikom Disdikbud DKI Jakarta Maridi di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

Adapun force majeur yang dimaksud Maridi pertama adalah jalur prestasi. Dulu, jalur prestasi PPDB masih ada yang dilakukan secara manual, tetapi sekarang untuk aplikasinya sudah online. Kemudian perubahan yang kedua terjadi karena adanya Perpres tentang cuti bersama pada 23 Juni 2017.

Baca: Kritik Ombudsman RI terhadap Pelaksanaan PPDB Online di Jakarta

"Waktu itu belum bisa jalan karena kalau dipaksakan melanggar peraturan dan mengganggu waktu libur pegawai," jelas Maridi.

Kemudian, terkait perubahan Keputusan Kepala Disdikbud tersebut, Maridi mengaku telah mensosialisasikan dengan baik ke seluruh kepala sekolah dan operator PPDB online.

"Sudah dilakukan dua kali tatap muka dengan mengundang semua kepala sekolah dan operator untuk mendapatkan penjelasan soal PPDB online dan kepala sekolah diminta menyampaikan hasil sosialisasi ke wali murid," tuntas Maridi.

Baca: Protes PPDB Online, Warga Gelar Aksi di SMKN 2 Kota Bekasi

Sebelumnya, anggota pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, banyak peserta didik dan wali murid yang kebingungan dengan perubahan keputusan oleh Dinas Pendidikan.

Hal paling mencolok yang disebut Ombudsman RI dalam perubahan-perubahan Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta adalah perihal jadwal pendaftaran jalur umum sekolah dasar (SD).

Di dalam Keputusan Nomor 373 Tahun 2017, pendaftaran tertera pada tanggal 15-17 Juni 2017. Kemudian berubah di dalam Keputusan Nomor 498 Tahun 2017 menjadi 5-7 Juni 2017.

Berikutnya, pada perubahan kedua yang tercantum di dalam Keputusan Nomor 604 Tahun 2017, tanggal pendaftaran tersebut tidak berubah dan saat perubahan terakhir pada Keputusan Nomor 680 Tahun 2017, tanggal pendaftaran tersebut tetap pada 5-7 Juni 2017.

"Perubahan tiga kali mengenai petunjuk teknis PPDB online tidak tersosialisasi secara efektif ke msayarakat sehingga mengakibatkan peserta didik baru tidak mendapatkan kepastian dan keadilan untuk mendaftar," jelas Suaedy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Megapolitan
11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Megapolitan
Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Megapolitan
Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Megapolitan
5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

Megapolitan
Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Megapolitan
BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

Megapolitan
KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

Megapolitan
Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

Megapolitan
Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X