JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan salah satu kriteria untuk program rumah DP nol rupiah besutannya adalah mempertimbangkan total pendapatan rumah tangga per bulannya.
Dalam hal ini, yang dilihat adalah kesanggupan pendapatan tiap personel dalam satu KK (Kartu Keluarga).
"Yang penting, yang harus dimengerti dengan baik itu household income (pendapatan rumah tangga). Jadi, bukan penghasilan kita," kata Sandi usai menghadiri acara di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017) malam.
Sandi menjelaskan, timnya kini sedang melakukan finalisasi terhadap program rumah dengan DP nol rupiah.
Baca: Sandiaga: Target Program DP 0 untuk Masyarakat Kelas Menengah dan Rendah
Pada masa awal kampanye Pilkada DKI Jakarta yang lalu, Sandi bersama pasangannya, Anies Baswedan, sudah pernah mensosialisasikan program tersebut berikut ketentuan umumnya.
Penjelasan yang sama sampai saat ini masih bisa dibaca ulang di laman resmi Anies-Sandi, yakni di www.jakartamajubersama.com, dengan topik pilihan program hunian terjangkau dan DP nol rupiah.
Semasa kampanye silam, Sandi menyampaikan target penerima program rumah DP nol rupiah adalah kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Anies di setiap kali berkampanye atau tatap muka dengan warga.
Baca: Bisakah Warga Berpenghasilan di Bawah Rp 7 Juta Ikut DP Nol Rupiah?
Menurut Sandi, tidak ada yang berbeda dari penjelasannya dulu ketika kampanye dengan yang ada sekarang.
"Sesuai dengan apa yang tertulis di 23 rencana kerja, sekarang lagi difinalisasikan jumlahnya berapa dan nanti kriterianya setelah Oktober akan kami umumkan," tutur Sandi.
Belakangan, Sandi menginformasikan hal baru tentang prasyarat penerima program rumah DP nol rupiah.
Menurut Sandi, mereka yang ikut program ini adalah yang punya penghasilan antara Rp 7 sampai 10 juta per bulannya.