Kompas.com - 17/07/2017, 19:36 WIB
Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Adapun tahun lalu, pendapatan daerah DKI Jakarta sebesar Rp 53,78 triliun, atau 94 persen dari target awal sebesar 57,16 triliun.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta yang telah dibacakan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (12/7/2017).

Rapat paripurna itu dihadiri seluruh fraksi di DPRD DKI dan juga Djarot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7/2017).

Anggota Fraksi PDI-P Manuara Siahaan mempertanyakan adanya piutang pajak yang tidak tertagih sebesar Rp 3,36 triliun.

"Mohon penjelasannya tentang piutang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak reklame, dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana yang tertera dalam neraca daerah 31 Desember 2016," ujar Manuara.

(baca: Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target)

PDI-P juga menyoroti belum maksimalnya belanja tidak langsung yang dilakukan Pemprov DKI karena hanya mencapai 90 persen dari target, dan belanja langsung yang hanya mencapai 75,34 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Fraksi Gerindra, Seppalga Ahmad, menyoroti pembangunan fasilitas umum yang pelaksanaannya menggunakan anggaran corporate social respinsibility (CSR) karena harus diatur melalui peraturan daerah (perda).

"Salah satu pengaturan yang harus diputuskan adalah penetapan biaya CSR serta penerimaan sejumlah dana CSR yang harusnya disetor dulu ke kas daerah," ujar Seppalga.

Seppalga juga meminta Pemrov DKI memperbaiki sistem keuangan karena mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan mengusulkan denda koefisien lantai bangunan (KLB) lebih dulu masuk ke kas daerah melalui perubahan Perda No 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Megapolitan
Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Megapolitan
Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Megapolitan
Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Megapolitan
Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Megapolitan
Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Megapolitan
Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Megapolitan
Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Megapolitan
Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.