DPRD Soroti Penyerapan Anggaran DKI yang Tidak Mencapai Target

Kompas.com - 17/07/2017, 19:36 WIB
Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Adapun tahun lalu, pendapatan daerah DKI Jakarta sebesar Rp 53,78 triliun, atau 94 persen dari target awal sebesar 57,16 triliun.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta yang telah dibacakan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (12/7/2017).

Rapat paripurna itu dihadiri seluruh fraksi di DPRD DKI dan juga Djarot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7/2017).

Anggota Fraksi PDI-P Manuara Siahaan mempertanyakan adanya piutang pajak yang tidak tertagih sebesar Rp 3,36 triliun.

"Mohon penjelasannya tentang piutang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak reklame, dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana yang tertera dalam neraca daerah 31 Desember 2016," ujar Manuara.

(baca: Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target)

PDI-P juga menyoroti belum maksimalnya belanja tidak langsung yang dilakukan Pemprov DKI karena hanya mencapai 90 persen dari target, dan belanja langsung yang hanya mencapai 75,34 persen.

Anggota Fraksi Gerindra, Seppalga Ahmad, menyoroti pembangunan fasilitas umum yang pelaksanaannya menggunakan anggaran corporate social respinsibility (CSR) karena harus diatur melalui peraturan daerah (perda).

"Salah satu pengaturan yang harus diputuskan adalah penetapan biaya CSR serta penerimaan sejumlah dana CSR yang harusnya disetor dulu ke kas daerah," ujar Seppalga.

Seppalga juga meminta Pemrov DKI memperbaiki sistem keuangan karena mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan mengusulkan denda koefisien lantai bangunan (KLB) lebih dulu masuk ke kas daerah melalui perubahan Perda No 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani menyoroti belanja yang dilakukan Pemprov DKI. Yani mengatakan, realisasi belanja tanah dan gedung masih rendah padahal kebutuhan ruang terbuka hijau, pemakaman, dan rumah susun di Jakarta sangat besar.

"Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terulang kembali," ujar Yani.

Adapun Djarot mengakui bahwa penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 tidak 100 persen terealisasi alias tidak mencapai target.

"Memang masih belum bisa pendapatan dan belanja itu betul-betul terealisasi 100 persen," ujar Djarot.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Heboh Temuan Janin di Balai RT, Hasil Otopsi Ternyata Janin Kucing

Warga Heboh Temuan Janin di Balai RT, Hasil Otopsi Ternyata Janin Kucing

Megapolitan
Jakut Luncurkan 2 Aplikasi untuk Memudahkan Interaksi Pasien Covid-19 dengan Petugas Medis

Jakut Luncurkan 2 Aplikasi untuk Memudahkan Interaksi Pasien Covid-19 dengan Petugas Medis

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah

Megapolitan
Polisi Periksa CCTV JPO GBK untuk Ungkap Pelaku Vandalisme

Polisi Periksa CCTV JPO GBK untuk Ungkap Pelaku Vandalisme

Megapolitan
Ini 12 Ketentuan Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok

Ini 12 Ketentuan Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok

Megapolitan
Ojol di Bekasi Diizinkan Angkut Penumpang Mulai Besok, Ini Ketentuan yang Harus Ditaati

Ojol di Bekasi Diizinkan Angkut Penumpang Mulai Besok, Ini Ketentuan yang Harus Ditaati

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 Masih Tinggi, Ini Pentingnya Mandi bagi Petugas Medis agar Terhindar dari Virus

Lonjakan Pasien Covid-19 Masih Tinggi, Ini Pentingnya Mandi bagi Petugas Medis agar Terhindar dari Virus

BrandzView
Bank DKI Diminta Bantu UKM untuk Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Bank DKI Diminta Bantu UKM untuk Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Megapolitan
Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa 'Nyungsep' | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa "Nyungsep" | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Megapolitan
Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X