DPRD Soroti Penyerapan Anggaran DKI yang Tidak Mencapai Target

Kompas.com - 17/07/2017, 19:36 WIB
Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Adapun tahun lalu, pendapatan daerah DKI Jakarta sebesar Rp 53,78 triliun, atau 94 persen dari target awal sebesar 57,16 triliun.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta yang telah dibacakan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (12/7/2017).

Rapat paripurna itu dihadiri seluruh fraksi di DPRD DKI dan juga Djarot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7/2017).

Anggota Fraksi PDI-P Manuara Siahaan mempertanyakan adanya piutang pajak yang tidak tertagih sebesar Rp 3,36 triliun.

"Mohon penjelasannya tentang piutang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak reklame, dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana yang tertera dalam neraca daerah 31 Desember 2016," ujar Manuara.

(baca: Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target)

PDI-P juga menyoroti belum maksimalnya belanja tidak langsung yang dilakukan Pemprov DKI karena hanya mencapai 90 persen dari target, dan belanja langsung yang hanya mencapai 75,34 persen.

Anggota Fraksi Gerindra, Seppalga Ahmad, menyoroti pembangunan fasilitas umum yang pelaksanaannya menggunakan anggaran corporate social respinsibility (CSR) karena harus diatur melalui peraturan daerah (perda).

"Salah satu pengaturan yang harus diputuskan adalah penetapan biaya CSR serta penerimaan sejumlah dana CSR yang harusnya disetor dulu ke kas daerah," ujar Seppalga.

Seppalga juga meminta Pemrov DKI memperbaiki sistem keuangan karena mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan mengusulkan denda koefisien lantai bangunan (KLB) lebih dulu masuk ke kas daerah melalui perubahan Perda No 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani menyoroti belanja yang dilakukan Pemprov DKI. Yani mengatakan, realisasi belanja tanah dan gedung masih rendah padahal kebutuhan ruang terbuka hijau, pemakaman, dan rumah susun di Jakarta sangat besar.

"Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terulang kembali," ujar Yani.

Adapun Djarot mengakui bahwa penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 tidak 100 persen terealisasi alias tidak mencapai target.

"Memang masih belum bisa pendapatan dan belanja itu betul-betul terealisasi 100 persen," ujar Djarot.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Megapolitan
TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X