DPRD DKI Berkeras agar Djarot Pertimbangkan 1 Staf Ahli per Anggota

Kompas.com - 31/07/2017, 18:41 WIB
Sidang paripuna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (31/7/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sidang paripuna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (31/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali mempertimbangkan pengadaan satu staf ahli untuk setiap anggota dewan. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Azis mengatakan, Fraksi PKB menilai peningkatan pendapat asli daerah (PAD) setiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas kesejahteraan anggota dewan.

Selain itu, Fraksi PKB menilai anggota dewan memerlukan bantuan dari orang yang mumpuni untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengingat tidak ada DPRD di tingkat kabupaten/kota di Jakarta.

"Atas beratnya beban kerja tersebut, kami Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Saudara Gubernur untuk mempertimbangkan kembali agar masing-masing anggota dewan didampingi oleh satu orang tenaga ahli dan dua orang tenaga ahli fraksi," kata Azis dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (31/7/2017).

Baca juga: 1001 Alasan Anggota Dewan yang Meminta Asisten Pribadi...

Fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta juga membeberkan sejumlah aturan yang mengatur adanya staf ahli bagi anggota dewan, mulai dari UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, hingga UU Nomor 17 Tahun 2014. Pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD misalnya, pasal 419 ayat 2 menyatakan bahwa tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dewan dan kemampuan daerah.

"Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta berpendapat bahwa dalam penyusunan atau pembentukan raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta jangan hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, namun juga harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya," kata anggota Fraksi Partai Hanura Jamaluddin Lamanda.

Djarot sebelumnya mengatakan, isi raperda yang mengatur tunjangan anggota dewan itu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk soal pengadaan asisten pribadi atau staf ahli.

Djarot menyebutkan, pengadaan asisten pribadi untuk setiap anggota dewan tidak sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017.

"Jadi tidak boleh sekali lagi satu orang dewan punya satu staf ahli, enggak. Jadi semuanya sesuai dengan PP," kata Djarot pada Rabu lalu.

Di dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, yang tersedia hanyalah pengadaan tenaga ahli untuk badan kelengkapan dewan dan pimpinan dewan, serta tim ahli fraksi-fraksi.

Lihat juga: DPRD DKI Minta Asisten Pribadi, Sekda Sebut Tidak Sesuai Regulasi

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X