Bahas Soal Staf Ahli, Pemprov DKI Undang Kemenkumham dan Kemendagri

Kompas.com - 02/08/2017, 16:24 WIB
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengundang pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjelaskan aturan tentang staf ahli pribadi untuk anggota DPRD DKI dalam rapat pembahasan pasal-pasal rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin pengadaan staf ahli pribadi yang diusulkan fraksi-fraksi di DPRD DKI dalam raperda tersebut melanggar hukum.

"Nanti kami tanyakan ke Kemendagri, kalau misalnya boleh, ya kami masukin (staf ahli pribadi). Kalau enggak (boleh), ya kami kan tetap harus sesuai dengan PP-nya," kata Michael di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

PP yang dimaksud Michael yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 23 ayat 2 PP tersebut menyebut, kelompok pakar atau tim ahli paling banyak tiga orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD, bukan untuk setiap anggota dewan.

Lihat juga: Djarot: Staf Ahli Itu Tak Harus Masing-masing Anggota Dewan Punya

"PP-nya enggak mengatur, makanya nanti ada teman-teman Kemendagri yang akan datang sama teman-teman dari Kemenkumham. Apakah boleh kalau yang tidak diatur di PP, itu diatur di Perda," kata Michael.

Dia mengatakan, Pemprov DKI berkonsultasi dengan Kemenkumham dan Kemendagri agar DPRD dan Pemprov DKI tidak salah langkah memasukkan pasal-pasal. Pasal-pasal dalam perda itu nanti juga akan dievaluasi dan dicoret apabila tidak sesuai dengan aturan di atasnya.

"Daripada dicoret di Kemendagri tahap evaluasi, lebih bagus sebelum masuk ke Kemendagri kami konsultasi dulu sama Kemendagri," kata Michael.

Adanya klausul staf ahli pribadi dimasukkan ke dalam perda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota dewan itu bermula dari usulan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka beralasan permasalahan di DKI sangat kompleks dan tidak ada DPRD di tingkat kabupaten/kota sehingga membutuhkan staf ahli pribadi yang membantu.

Baca juga: DPRD DKI Berkeras agar Djarot Pertimbangkan 1 Staf Ahli per Anggota

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

Megapolitan
Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Megapolitan
Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Megapolitan
Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Megapolitan
Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Megapolitan
Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Megapolitan
Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Megapolitan
Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Megapolitan
M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

Megapolitan
Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Megapolitan
Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X