Tak Lunasi Pajak, Kendaraan Mewah Bisa Disita hingga Dilelang

Kompas.com - 23/08/2017, 12:29 WIB
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri di Kantor BPRD DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri di Kantor BPRD DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyatakan, kendaraan mewah yang tak juga melunasi pajak hingga waktu yang ditentukan akan disita dan dilelang.

BPRD DKI Jakarta akan melakukan sejumlah prosedur sebelum melakukan penyitaan dan pelelangan. Prosedur itu akan dimulai setelah penghapusan denda pajak berakhir pada 31 Agustus 2017.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak, dengan surat paksa sampai dengan kegiatan sita dan lelang," ujar Edi di Kantor BPRD DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

Edi menuturkan, setelah 31 Agustus, BPRD DKI Jakarta akan menagih pajak terutang dengan melayangkan surat ketetapan berisi tagihan pajak dan dendanya. Wajib pajak yang menunggak diberi waktu 30 hari untuk melunasi pajak terutang dan denda tersebut.

"Apabila 30 hari tidak dilunasi, maka akan kami sampaikan surat paksa, batas waktunya 7 hari," kata dia.

Baca: Daftar Tagihan Pajak Mobil Mewah Artis yang Disorot Pemprov DKI

Apabila penunggak pajak tak juga mengindahkan surat paksa tersebut sampai batas waktu 7 hari, BPRD DKI akan melayangkan surat penyitaan kendaraan mewah dalam jangka waktu 14 hari.

"Kami tambah lagi untuk kami lakukan penyitaan dalam waktu 14 hari. Kalau tidak juga, kami lakukan pengumuman untuk lelang," ucap Edi.

BPRD DKI Jakarta membutuhkan waktu 81 hari sejak ketetapan terbit hingga pelelangan dilakukan. Sebelum tempo 81 hari itu selesai, BPRD berharap para penunggak pajak melunasi pajak terutang dan dendanya.

"Kami harapkan, sebelum 30 hari (batas surat ketetapan), 1 hari itu sudah dibayar, berikut sanksi bunganya," kata Edi.

Baca: Tagih Tunggakan Pajak, Badan Pajak DKI Gandeng Asosiasi Mobil Mewah

Selain itu, Edi juga berharap para penunggak pajak memiliki kesadaran untuk melunasi pajak terutangnya sebelum 31 Agustus 2017 agar tidak perlu membayar denda pajak 2 persen dikalikan 24 bulan atau 48 persen.

Sebab, BPRD DKI mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak hingga 31 Agustus 2017.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Tangsel Beri Beasiswa untuk 8 Anak dari Para Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Polres Tangsel Beri Beasiswa untuk 8 Anak dari Para Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Megapolitan
Korsleting Listrik, Rumah Jenderal Purnawirawan Polri di Panglima Polim Terbakar

Korsleting Listrik, Rumah Jenderal Purnawirawan Polri di Panglima Polim Terbakar

Megapolitan
3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cawang, Satu Orang Luka

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cawang, Satu Orang Luka

Megapolitan
Depok Catat 265 Kasus Baru Covid-19, 3 Pasien Meninggal

Depok Catat 265 Kasus Baru Covid-19, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Momen Pengambilan 3 Jenazah Korban Penembakan Bripka CS Diiringi Isak Tangis Istri dan Penghormatan Anggota TNI

Momen Pengambilan 3 Jenazah Korban Penembakan Bripka CS Diiringi Isak Tangis Istri dan Penghormatan Anggota TNI

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang Dini Hari Tadi, 7 Pohon Tumbang di Bekasi

Hujan dan Angin Kencang Dini Hari Tadi, 7 Pohon Tumbang di Bekasi

Megapolitan
Tiga ASN Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup 3 Hari

Tiga ASN Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Update 26 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74 Persen

Update 26 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74 Persen

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Mampang Prapatan: Ada 12.000 Lansia dan Tunggu Kiriman Vaksin Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 di Mampang Prapatan: Ada 12.000 Lansia dan Tunggu Kiriman Vaksin Kemenkes

Megapolitan
Bripka CS Pelaku Penembakan di Kafe RM Cengkareng Ternyata Naik Pitam saat Ditagih Rp 3,3 Juta

Bripka CS Pelaku Penembakan di Kafe RM Cengkareng Ternyata Naik Pitam saat Ditagih Rp 3,3 Juta

Megapolitan
Harapan Para Insan Pers Setelah Terima Vaksinasi Covid-19

Harapan Para Insan Pers Setelah Terima Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Ada Bibit Siklon di Samudera Hindia, Hujan Lebat Berpotensi Turun di Jabodetabek

Ada Bibit Siklon di Samudera Hindia, Hujan Lebat Berpotensi Turun di Jabodetabek

Megapolitan
Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali 'Dicueki' Partai Lain

Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali "Dicueki" Partai Lain

Megapolitan
Depok Jaya dan Mekarsari, Kelurahan dengan Pasien Covid-19 Terbanyak di Depok

Depok Jaya dan Mekarsari, Kelurahan dengan Pasien Covid-19 Terbanyak di Depok

Megapolitan
Tangsel Memulai Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua pada 1 Maret 2021

Tangsel Memulai Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua pada 1 Maret 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X