Djarot Cari Penyebab Dihapusnya Anggaran RPTRA

Kompas.com - 28/08/2017, 10:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/6/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mencari penyebab dihapusnya anggaran pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

"Ini akan kami bahas dalam rapim (rapat pimpinan), apakah itu memang kesengajaan?" ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).

Djarot juga mempertanyakan tidak bisa dieksekusinya pengadaan lahan RPTRA itu oleh jajaran wali kota di lima kota administratif di Jakarta.

"Saya kaget itu enggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur, kan aneh, kayak enggak pernah bebasin lahan aja sampai salah masukin nomenklatur," kata dia.

(baca: Djarot: Anggaran RPTRA Dihapus karena Salah Nomenklatur, Salah Beneran atau Disengaja?)

Djarot menyampaikan, penyediaan RPTRA merupakan mimpinya bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia dan Ahok ingin setiap RW yang padat penduduk memiliki satu RPTRA.

Oleh karena itu, Ahok dan Djarot memberikan anggaran Rp 50 miliar per kota untuk pengadaan lahan.

"Saya dengan Pak Ahok bermimpinya begini, untuk RW-RW yang padat kalau bisa ada RPTRA. Di RW padat itu apabila ada lahan kosong, kan yang tahu wali kota dan lurah, itu bisa dibebaskan," ucap Djarot.

(baca: Pengadaan Lahan RPTRA Terancam Gagal Dieksekusi pada 2017)

Ahok "mewariskan" pekerjaan kepada jajaran wali kota di lima kota administratif saat dia masih menjabat gubernur. Pekerjaan yang ditugaskan Ahok yakni melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Megapolitan
Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Megapolitan
Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Megapolitan
Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Megapolitan
Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X