Dua Pejabat Kemenag Jadi Tersangka Kasus Rapat Fiktif

Kompas.com - 31/08/2017, 17:17 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan Kasubag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama Iyan Sofyan sebagai tersangka baru dalam kasus rapat fiktif Kemenag.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Maryatun, saksi, dan ahli, oleh tim jaksa penyidik, terungkap ada peran pihak lain yang signifikan dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidana tersangka Maryatun yakni Kasubag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran yang dijabat Iyan Sofyan yang semula diperiksa sebagai saksi," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi kepada Kompas.com, Kamis (31/8/2017).

Dalam kasus rapat fiktif ini, Kejati DKI sebelumnya menetapkan Kepala Bagian Set Dirjen Pendis Kementerian Agama (Kemenag) Maryatun Sanusi sebagai tersangka.

Penyidikan kasus ini dimulai sejak Maret 2017. Diduga, dalam tahun anggaran 2014, Maryatun memalsukan sejumlah kegiatan dan rapat di hotel-hotel di luar kota. Padahal, rapat itu dilangsungkan di kantornya.


(Baca juga: Pemerintah Dinilai Belum Tunjukkan Keberpihakan pada Agenda Pemberantasan Korupsi)

Maryatun memerintahkan Iyan yang merupakan anak buahnya itu untuk membuat surat perintah membayar (SPM) dalam mencairkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan laporan kegiatan-kegiatan fiktif.

Kegiatan fiktif tersebut yakni rakor pelaksanaan anggaran tahun 2014, kegiatan penyusunan LK bagian keuangan, kegiatan penyusunan rencana kerja bagian keuangan, dan kegiatan himpunan pengelolaan keuangan APBN program pendidikan dasar.

Di samping itu, ada sebelas kegiatan rutin dan pengadaan alat tulis kantor untuk pekerjaan tersebut yang laporan pertanggungjawabannya fiktif.

Surat pertanggungjawaban yang dibuat Iyan ini kemudian ditandatangani oleh Maryatun.

"Mereka secara bersama sama dalam pelaksanaan tugas penggunaan anggaran ternyata tidak sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran," ujar Nirwan.

(Baca juga: KPK Ingatkan Pemda Tak Jadikan APBD Ladang Korupsi)

Perbuatan tersebut merugikan negara Rp 1,1 miliar. Maryatun yang ditetapkan sebagai tersangak beberapa bulan lalu kemudian mengembalikan uang itu.

Namun, baik Maryatun maupun Iyan tetap dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Megapolitan
Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Megapolitan
Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Megapolitan
Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Megapolitan
Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Megapolitan
Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Megapolitan
Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Megapolitan
Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Megapolitan
Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Megapolitan
Menjajal Bus Zhong Tong yang Telah Beroperasi Sepekan

Menjajal Bus Zhong Tong yang Telah Beroperasi Sepekan

Megapolitan
Cerita Fans K-pop Ditawari Pasang Billboard Berisi Tampangnya di Bekasi

Cerita Fans K-pop Ditawari Pasang Billboard Berisi Tampangnya di Bekasi

Megapolitan
Ingin Menyeberang Rel, Bocah 10 Tahun Tewas Tersambar Kereta di Depan Kampus UP

Ingin Menyeberang Rel, Bocah 10 Tahun Tewas Tersambar Kereta di Depan Kampus UP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X