DPRD Depok Undang Warga Terdampak Sistem Satu Arah

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan warga dan pedagang yang menolak dan merasa dirugikan kebijakan sistem satu arah (SSA) di beberapa ruas jalan di Kota Depok sejak 29 Juli lalu, direncanakan bertemu dengan pimpinan DPRD Depok Senin (11/9/2017) siang.

"Kami diundang Ketua DPRD Depok untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait SSA siang ini," kata Toro, Wakil Ketua RW 14 Kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, selaku perwakilan warga yang menolak SSA.

Menurut Toro, undangan dari DPRD Depok itu menjadi angin segar bagi warga dan berharap Wali Kota Depok tetap membatalkan SSA.

"Harapan warga tetap seperti semula agar SSA tidak diterapkan permanen atau dibatalkan Wali Kota Depok," kata Toro.

Baca: Simalakama Sistem Satu Arah di Depok

Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo membenarkan telah mengundang perwakilan warga dan pedagang yang terdampak kebijakan SSA.

"Ya, kami mengundang mereka untuk sampaikan aspirasi siang ini. Kami mau mendengar langsung keluhan mereka," kata Hendrik saat dikonfirmasi Warta Kota, Senin (11/9/2017).

Seperti diketahui kebijakan SSA di Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara dan Jalan Arief Rahman Hakim yang diterapkan sejak 29 Juli lalu mendapat penolakan warga di dua kelurahan di sekitar jalur SSA.

Penolakan juga datang dari pedagang di sekitar jalur SSA yang merasa akibat kebijakan itu omzet mereka menurun drastis.

Warga menilai SSA tidak bisa mengurai kemacetan dan malah membuat mereka kesulitan beraktifitas karena harus memutar dengan jarak cukup jauh. Bahkan SSA membuat jalan lingkungan di permukiman warga menjadi macet.

Akibatnya, sudah beberapa kali warga dan pedagang berunjuk rasa ke Balai Kota Depok untuk menolak SSA.

Berita ini sudah tayang di Warta Kota dengan judul: Siang Ini Warga Penolak SSA di Depok Diundang DPRD Sampaikan Aspirasi