Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Difitnah, Rektor UNJ yang Diberhentikan Akan Lapor ke Bareskrim

Kompas.com - 27/09/2017, 12:21 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali mengaku akan membuat laporan ke Bareskrim Polri menyusul pemberhentian dirinya oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

"Nanti di Bareskrim sekitar jam 1-an mau melaporkan tindak pidana fitnah," kata Djaali saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/9/2017).

Pihak yang akan dilaporkannya ke Bareskrim adalah semua orang yang berbicara di media, termasuk yang menyebarkan fitnah atas dirinya.

"Sekarang saya belum bisa ngomong apa-apa. Nanti saja di Bareskrim, akan ada konferensi pers," ujar dia.

Baca: Rektor UNJ Djaali Resmi Diberhentikan

Djaali diberhentikan per tanggal 25 September 2017, digantikan oleh Prof. Dr. Intan Ahmad, Ph.D sebagai Pejabat Pelaksana Harian Rektor UNJ.

"Tanggal 25 September 2017, Prof. Dr. Intan Ahmad, Ph.D ditetapkan oleh Menristekdikti sebagai Pejabat Pelaksana Harian Rektor UNJ yang dinyatakan dihadapan para Wakil Rektor dan Dekan di lingkungan UNJ," kata Kepala UPT Humas UNJ Asep Sugiarto.

Asep mengaku tak tahu mengapa Djaali diberhentikan dari jabatannya sebagai rektor UNJ.

Baca: Ombudsman Nilai Rektor UNJ Lakukan Maladministrasi atas Dugaan Nepotisme

"Kalau itu tanya ke Kemenristekdikti saja ya," ucap dia singkat.

Hingga saat ini, pihak Kemenristekdikti belum memberikan pernyataan.

Djaali sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah dosen UNJ ke Ombusdman atas tudahan tindakan nepotisme karena mengangkat sejumlah anggota keluarganya di UNJ.

Baca: Rektor UNJ: Ada Kok Anak Dosen yang Jadi Dosen di UNJ

Saat ditemui di UNJ, Selasa (5/9/2017), Djaali menjelaskan, semua anggota keluarganya yang saat ini bekerja di UNJ diangkat melalui mekanisme dan aturan yang ada. Selain itu, seluruh anggota keluarganya yang saat ini menduduki posisi tertentu memiliki keahlian yang dibutuhkan di posisi tersebut.

"Tidak benar itu. Semuanya diangkat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku" ujar Djaali.

Aliansi Dosen UNJ itu dalam laporannya ke ombusdman menjelaskan ada empat anggota keluarga Djaali yang diduga telah diangkat menjadi bagian dari civitas akademika UNJ karena tindakan nepotisme.

Kompas TV Pengusutan skandal megaproyek e-KTP diprediksi bakal mengguncang dinamika politik. Ada nama nama besar yang akan disebut di persidangan. Kita membahasnya bersama wakil Koordinator Indonesia Curruption Watch Agus Sunaryanto dan Analis Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com