Djarot: Banyak Lembaga Pengawasan, KKN Tetap Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, banyaknya lembaga pengawasan yang ada di Indonesia tidak menurunkan tingkat korupsi. Dia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

"Ada pengawasan yang dilakukan inspektorat, atasan langsung, BPK, DPRD, KPK, Inspektur Jenderal, LSM, masyarakat. Banyak banget. Saya prihatin, tetapi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tetap banyak," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/10/2017).

Djarot mengaku jengkel dengan banyaknya lembaga yang mengawasi satu obyek secara berulang-ulang. Hal itu membuat aparatur sipil negara (ASN) harus bolak-balik dan sibuk mengurusi prosedur-prosedur pengawasan.

Baca juga: Djarot di Penghujung Jabatan dan Penuntasan Program Jokowi-Ahok

Dampaknya, tugas utama ASN untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat jadi terganggu. Menurut Djarot, hal yang dibutuhkan yakni pengawasan terpadu secara elektronik.

"Yang kami harapkan adalah pengawasan itu simpel saja tetapi itu akurat, terkontrol," kata dia.

Inspektorat Pemprov DKI Jakarta merilis e-audit yang diberi nama Sistem Informasi Pengawasan (SI Insan) pada hari ini. Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) nanti akan mengunggah data-data mereka secara berkala untuk diaudit Inspektorat.

Para kepala SKPD pun menandatangani komitmen untuk melaporkan kinerja mereka melalui e-audit itu. Dengan adanya e-audit, semua data pelaporan SKPD mulai dari perencanaan hingga evaluasi akan terintegrasi dan menjadi data tunggal. E-audit akan mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun 2018.

Hal itu akan mempermudah kinerja ASN untuk fokus menjalankan tugasnya dalam menyejahterakan dan memberdayaan masyarakat serta menyediakan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang baik.

"Saya juga berharap sempurnakan terus sistem ini dan kalau bisa sebagai contoh, maka aplikasi ini bisa ditularkan kepada yang lain," kata Djarot.