Kompas.com - 11/10/2017, 10:43 WIB
Kompas TV Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies -Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan ucapan Ahok. Pram menekankan, proyek reklamasi pada dasarnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang didelegasikan ke Gubernur DKI.

"Dalam Pasal 4 Kepres itu, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura Jakarta itu berada pada Gubernur DKI Jakarta," ujar Pramono di kantornya pada sekitar April 2016. Selama menjabat sebagai gubernur, Ahok selalu berpegang pada Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca: Hakim Cabut SK Ahok, Reklamasi Pulau G Ditunda sampai Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut Pasal 4 peraturan tersebut, wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara ada pada gubernur selaku kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Namun dalam perkembangannya, ada peraturan lain yang juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi Pantura, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalam sebuah kesempatan, Ahok juga pernah menyatakan kewenangan penuh pelaksaanaan reklamasi di Teluk Jakarta ada di tangan Presiden dan bukan menteri.

Baca: Gubernur DKI Minta Rekomendasi soal Raperda Reklamasi, Ini Kata KPK

"Seorang menteri tidak bisa mengeluarkan surat pemberhentian karena dasar hukum reklamasi adalah Keppres. Di mana ada negara Keppres bisa kalah dari Kepmen," ujar Ahok kepada majelis hakim saat sidang kasus suap proyek reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Sampai saat ini, pihak Anies-Sandi belum bersedia berkomentar mengenai dicabutnya moratorium reklamasi yang dilakukan Luhut. Mereka menyatakan baru akan mengeluarkan pernyataan setelah dilantik secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022 pada 16 Oktober mendatang.

Selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Anies-Sandiaga berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pada sebuah kesempatan, Sandiaga pernah menyatakan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, pihaknya akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Peredaran Sabu dan Ekstasi, 2 Pengedar Ditangkap

Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Peredaran Sabu dan Ekstasi, 2 Pengedar Ditangkap

Megapolitan
Dilantik Wagub Jabar, Dani Ramdan Resmi Jadi Pj Bupati Bekasi yang Baru

Dilantik Wagub Jabar, Dani Ramdan Resmi Jadi Pj Bupati Bekasi yang Baru

Megapolitan
Siswa SMA di Kota Tangerang Kelebihan 391 Orang, Ombudsman Curiga Ada Jalur Masuk Tidak Resmi

Siswa SMA di Kota Tangerang Kelebihan 391 Orang, Ombudsman Curiga Ada Jalur Masuk Tidak Resmi

Megapolitan
Pencuri HP Masuk Gorong-gorong Usai Diteriaki Warga di Pasar Rebo, Damkar Bantu Cari

Pencuri HP Masuk Gorong-gorong Usai Diteriaki Warga di Pasar Rebo, Damkar Bantu Cari

Megapolitan
Jatuh dari Motor dan Terseret 6 Meter, Penipu yang Mengaku Anggota Polri Kritis

Jatuh dari Motor dan Terseret 6 Meter, Penipu yang Mengaku Anggota Polri Kritis

Megapolitan
Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero di Tol Melapor ke Polda Metro Jaya

Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero di Tol Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
SMAN di Kota Tangerang Kelebihan 391 Murid, SMKN Justru Kekurangan Siswa

SMAN di Kota Tangerang Kelebihan 391 Murid, SMKN Justru Kekurangan Siswa

Megapolitan
Penyebab Kelebihan Murid SMAN di Kota Tangerang, Pihak Berkuasa dan Berduit Paksa Masukkan Anaknya

Penyebab Kelebihan Murid SMAN di Kota Tangerang, Pihak Berkuasa dan Berduit Paksa Masukkan Anaknya

Megapolitan
PPDB Tangsel Jenjang SD dan SMP Sudah Dibuka, Simak Jadwalnya di Sini...

PPDB Tangsel Jenjang SD dan SMP Sudah Dibuka, Simak Jadwalnya di Sini...

Megapolitan
Niki, Rich Brian, dan Raisa Akan Jadi Pengisi Acara HUT Ke-495 DKI Jakarta

Niki, Rich Brian, dan Raisa Akan Jadi Pengisi Acara HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi: Pengemudi Pajero Tampar Sopir Yaris karena Merasa Terhalang Saat Terobos Antrean

Polisi: Pengemudi Pajero Tampar Sopir Yaris karena Merasa Terhalang Saat Terobos Antrean

Megapolitan
Pengemudi Pajero yang Tampar Sopir Yaris Gunakan Mobil Milik Perusahaan

Pengemudi Pajero yang Tampar Sopir Yaris Gunakan Mobil Milik Perusahaan

Megapolitan
16 Pelajar yang Terlibat Tawuran di Kemayoran Dipulangkan dan Wajib Lapor

16 Pelajar yang Terlibat Tawuran di Kemayoran Dipulangkan dan Wajib Lapor

Megapolitan
Sampah di TPA Cipayung Depok Capai 2,5 Juta Kubik, Kepala UPTD: Sudah Sangat Riskan

Sampah di TPA Cipayung Depok Capai 2,5 Juta Kubik, Kepala UPTD: Sudah Sangat Riskan

Megapolitan
SMA dan SMK di Kota Tangerang Disebut Kelebihan Siswa dan Rombongan Belajar dalam Satu Kelas

SMA dan SMK di Kota Tangerang Disebut Kelebihan Siswa dan Rombongan Belajar dalam Satu Kelas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.