Putusan MA Stop Swastanisasi Air di DKI, Djarot Tak Ingin Pelayanan Warga Terganggu

Kompas.com - 11/10/2017, 13:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (9/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (9/10/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

Meski begitu, Djarot tidak ingin pelayanan air bersih untuk warga terganggu dengan adanya putusan itu.

"Kami sekarang fokusnya itu pelayanan pada warga jangan sampai terganggu," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/10/2017).

Hingga saat ini, Djarot belum menerima salinan putusan MA tersebut. Oleh karena itu, dia belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta.

Baca: MA Perintahkan Stop Kebijakan Swastanisasi Air di DKI

"Saya masih belum bisa memperkirakan dampaknya atau sikap kita kayak apa, apa sahamnya Aetra sama Palyja kita beli semua, dia kan investasi, atau seperti apa kita belum tahu," kata dia.

Djarot menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya pernah berencana mengambil saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan sudah dianggarkan melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada 2013 lalu. Namun, pengambilan saham itu tidak dieksekusi karena masalah hukum. Djarot tidak menjelaskan masalah hukum yang dimaksud.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita anggarin 2013, ada anggarannya di Jakpro, mau diambil Jakpro, tapi persoalan hukum, enggak bisa. Kalo enggak salah sampai dengan arbitrase internasional waktu itu," ucap Djarot.

MA sebelumnya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Berdasarkan amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, swastanisasi air tidak meningkatkan pelayanan pengelolaan air minum dan air bersih di Ibu Kota.

Swastanisasi air juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Gugatan yang diajukan warga pada 2011 itu diputuskan di tingkat kasasi oleh MA pada 10 April 2017 oleh hakim ketua Nurul Elmiyah serta dua hakim anggota Panji Widagdo dan Sunarto.

Namun, amar putusan itu baru diunggah ke laman MA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada Selasa (10/10/2017). Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan putusan tersebut.

"Iya memang benar tanggal 10 April 2017. Di amarnya perintahnya hakim apa, itu yang harus dilaksanakan," ujar Abdullah saat dihubungi Kompas.com.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

Megapolitan
Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Megapolitan
Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Megapolitan
Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Megapolitan
Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Megapolitan
Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Megapolitan
Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X