Kemendagri Minta Anies-Sandi Segera Tertibkan PKL Tanah Abang

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesemrawutan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali menjadi sorotan karena trotoar hingga badan jalan diokupasi pedagang kaki lima.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno segera menertibkan para PKL tersebut.

"Iya harus ditertibkan lagi. Kalau yang lama dianggap buruk, terus kemudian sudah ditertibkan. Kan, hari esok harus menjadi lebih baik," ujar Eko di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).

Eko mengingatkan, urusan penataan dan penertiban PKL sepenuhnya kewenangan daerah.

"Itu tolong konsistensinya dijaga. Kalau terjadi pembiaran kami ingatkan. Kalau lalai kami ingatkan. Kami push, kami dorong," ucap Eko.

Jika peringatannya tak diindahkan, Anies-Sandi beserta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta akan dipanggil untuk duduk bersama.

"Bisa kami panggil. Namun, ini masih transisi. Ini, kan, masalah konsitensi kebijakan antara yang kemarin dan yang sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan, penataan PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, akan bersifat permanen.

Baca juga: Sandiaga: Ada "Big Announcement" Sore ini soal Penataan Tanah Abang

Sebab, ia tidak ingin para PKL kembali mengokupasi jalan dan trotoar di sekitar stasiun dan Pasar Tanah Abang setelah ditata.

Apalagi, persoalan PKL Tanah Abang sudah berlangsung bertahun-tahun dan tak kunjung ada solusi permanen.

Ia juga mengaku saat ini pihaknya sudah memiliki beberapa terobosan untuk menata PKL di sana.

Senada dengan Anies, Sandi juga menyebut, penataan PKL di Tanah Abang tak bisa dieksekusi terburu-buru.

Alasannya, berdasarkan data Jakarta Smart City, ada sekitar 300.000 orang yang lalu lalang di kawasan Tanah Abang tersebut.