Malam Minggu Kelam Pasangan yang Dituduh Berbuat Mesum di Tangerang

"Di situlah mereka dipaksa, ditempeleng, dan dipukuli untuk mengaku. Bahkan, yang paling menyedihkan dari salah satu ini membuka baju perempuan untuk memaksa. Yang laki-laki melindungi dan sudah tidak menggunakan baju sama sekali," kata Sabilul.

Seusai menganiaya dan melucuti pakaian R dan MA, warga membawa mereka ke rumah ketua RW. Seusai diinterogasi, R dan MA dipersilakan kembali ke rumah masing-masing.

Berdasarkan video penggerebekan yang viral itu, pihak polisi melakukan penyelidikan. Polisi mendatangi R dan MA untuk mengecek kebenarannya.

Keduanya mengakui telah menjadi korban perbuatan tak terpuji dari sekelompok orang. Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan enam tersangka dalam kasus itu.

Mereka adalah G, T, A, I, S, dan N. Mereka terancam dijerat Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman hukuman 5tahun penjara.

Polisi masih memburu pelaku lain, termasuk orang yang mengunggah dan menyebarluaskan video penggerebekan itu. Sejauh ini, sudah ada empat akun YouTube yang ditutup karena mengunggah video itu.

Aksi tak terpuji itu mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, menyebutkan, aksi tersebut brutal dan patut diganjar dengan pidana berlapis.

"Apa yang dilakukan warga Cikupa tersebut telah melanggar hak atas privasi pasangan yang bersangkutan dan dilakukan tanpa hak dan wewenang apa pun. Padahal, diketahui tidak ada perbuatan apa pun terkait dengan kesusilaan yang dilakukan pasangan tersebut," ujar Maidina dalam keterangan tertulis, Selasa (14/11/2017).

Menurut Maidina, tindakan warga yang main hakim sendiri atau persekusi tersebut dapat diganjar dengan tindak pidana kesusilaan di depan umum sesuai Pasal 282 Ayat (1) KUHP dan Pasal 35 UU Pornografi tentang menjadikan orang lain obyek atau model yang bermuatan pornografi. Sayangnya, penerapan kedua pasal itu berpotensi menyerang balik korban.

Maidina menilai fakta itu seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR yang tengah membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) di Parlemen. Beberapa pasal dalam RKUHP, khsusunya mengenai tindak pidana kesusilaan, kata Maidina, justru membuka kesempatan main hakim sendiri oleh warga.