Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Bersyukur Ribuan Pasang Mata Pantau Rancangan Anggaran DKI

Kompas.com - 27/11/2017, 10:30 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur banyak warga yang memantau pos-pos anggaran yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Anies mendapat banyak masukan ketika masyarakat menemukan anggaran yang kurang efisien.

"Dalam perjalanan enam minggu ini, ada ribuan item dan alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/11/2017).

"Dengan begitu, kami bisa melakukan koreksi," tambah Anies.

Anies mengatakan, anggaran yang kini menjadi R-APBD disusun dalam proses yang panjang. Dia berterima kasih karena masyarakat Jakarta mengkaji kembali anggaran yang penyusunannya dimulai sebelum Anies menjabat. Anies berharap pembahasan anggaran tahun ini bisa lebih baik tahun depan.

"Karena kami tahu proses rancangannya panjang. Tidak sesuatu yang singkat dan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan lebih baik pada tahun-tahun ke depan," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Anggaran Sebelumnya Enggak Diperhatikan, Tahun Ini Dilihat Detail

Dalam penyusunan anggaran 2018,  Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 mulai disusun pada era Djarot Saiful Hidayat. Namun, sebenarnya DPRD DKI Jakarta mengembalikan draf KUA-PPAS tersebut setelah Anies-Sandi menjabat.

Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017).

KUA-PPAS dikembalikan karena ketika itu belum ada program Anies-Sandi yang masuk. KUA-PPAS pun direvisi kembali. Anies dan Sandi memiliki kesempatan menyisir anggaran yang sebelumnya disusun pada era Djarot.

Setelah selesai direvisi, nilai KUA-PPAS bertambah dari Rp 74 triliun menjadi Rp 76 triliun. Kemudian draf tersebut dikirim ke Badan Anggaran DPRD DKI.

Setelah pembahasan anggaran selesai, nilai KUA-PPAS yang disepakati adalah Rp 77,1 triliun. Draf KUA-PPAS diparipurnakan menjadi R-APBD 2018.

Pembahasan R-APBD 2018 mendapat begitu banyak sorotan dari masyarakat. Satu per satu mata anggaran dikuliti untuk melihat keefektifannya.

Baca juga: DKI Jakarta dan Anggaran Siluman

Apalagi, ini merupakan R-APBD pertama Anies-Sandi. Adapun R-APBD DKI tahun 2018 Rp 77,1 triliun. Salah satu anggaran yang disoroti adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Rp 28 miliar.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta Rp 620 juta. Anggaran lain yang disoroti adalah kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam rencana kerja pemerintah daerah 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam R-APBD 2018).


Namun, dalam sebuah kesempatan, Sandi malah mengatakan beberapa anggaran dimasukan pada era Ahok dan Djarot. Padahal, sebenarnya Anies-Sandi sudah memiliki kesempatan merevisi anggaran pada tahap KUA-PPAS ketika DPRD DKI mengembalikan draf-nya.

Baca juga: Sandi: Rezimnya Pak Ahok-Djarot yang Masukin Anggaran, Saya Sisir Lagi

Sandi sendiri mengaku sudah mengefektifkan anggaran yang disusun. Dia bahkan turut menyisir satu per satu mata anggaran.

"Oh, lihat dong (satu per satu), saya ini orang akuntan," kata Sandi.

Kompas TV Anies-Sandi berjanji mengevaluasi anggaran yang bisa dihemat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com