Pembahasan Satu Raperda Terkait Reklamasi Ditunda, Masalah Perizinan Terhambat

Kompas.com - 05/12/2017, 08:27 WIB
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (23/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIAsisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (23/5/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Sekretaris Daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, penundaan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta akan berdampak pada masalah perizinan.

Raperda yang berkaitan dengan reklamasi pulau di Teluk Jakarta itu diketahui tidak dimasukan ke dalam program legislasi daerah (prolegda) yang akan dibahas pada 2018.

"Kalau konsekuensinya ya perizinan enggak bisa jalan," ujar Gamal di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12/2017).

Salah satu perizinan yang dimaksud Gamal yakni izin mendirikan bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menerbitkan IMB sebelum aturan tata ruang di pantai utara Jakarta itu disahkan.

Baca juga : Anies Kaji Ulang Satu Raperda Terkait Reklamasi


"IMB kan untuk izin bangunan. Nah, bangunan yang boleh ada itu apa kan tergantung oleh perdanya tata ruang," kata Gamal.

Pemprov DKI Jakarta menarik raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari prolegda 2018 karena Gubernur DKI Anies Baswedan ingin mengkaji ulang aturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berbeda dengan raperda tata ruang di pantura Jakarta, raperda lainnya yang juga berkaitan dengan reklamasi, yakni raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K), masuk dalam daftar prolegda 2018.

Baca juga : Satu Raperda Terkait Reklamasi Tak Masuk Daftar yang Akan Dibahas pada 2018

Pembahasan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini terganjal pasal tentang kontribusi tambahan 15 persen. Sementara raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tinggal menunggu paripurna pengesahan.

Tahun lalu, pembahasan dua raperda terkait reklamasi itu dihentikan setelah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap raperda reklamasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah mengirim surat permohonan kepada DPRD DKI untuk membahas kembali dua raperda terkait reklamasi itu di akhir masa jabatannya, menyusul pencabutan moratorium proyek reklamasi oleh pemerintah pusat.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Megapolitan
44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

Megapolitan
Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Megapolitan
Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Megapolitan
Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Megapolitan
Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
BEM SI Tegaskan Akan Kembali Berdemo di KPK dengan Jumlah Massa Lebih Besar

BEM SI Tegaskan Akan Kembali Berdemo di KPK dengan Jumlah Massa Lebih Besar

Megapolitan
Sambut Hari Rabies, 86 Ekor Hewan Disuntik Gratis di Dinas KPKP DKI Jakarta

Sambut Hari Rabies, 86 Ekor Hewan Disuntik Gratis di Dinas KPKP DKI Jakarta

Megapolitan
7 Fraksi Penolak Interpelasi Sebut Rapat Paripurna Interpelasi adalah Agenda Colongan

7 Fraksi Penolak Interpelasi Sebut Rapat Paripurna Interpelasi adalah Agenda Colongan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.