Anies Naikkan Dana Operasional RT/RW, tapi Kewajiban Buat LPJ Dihapus

"Mungkin nanti tanda terima bahwa dia (ketua RT/RW) sudah menerima (dana operasional). Tanggung jawabnya berdasarkan itu," kata Bambang.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

RT/RW di Jakarta akan langsung mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional kepada warga. Warga di lingkungannya bisa menilai apakah dana itu benar-benar digunakan untuk operasional atau tidak.

Saat ini mekanisme LPJ dana operasional dibuat dengan meminta RT/RW memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang dikirimkan kepada kelurahan setempat.

Laporan pertanggungjawaban yang ada saat ini mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyebut pengguna uang penyelenggaraan operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban.

Tidak transparan

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani tidak setuju jika RT dan RW benar-benar dibebaskan dari kewajiban membuat LPJ. Menurut dia, hal itu malah akan menyulitkan pengurus RT dan RW karena terkesan tidak transparan.

"Kalau enggak ada sama sekali, malah kasian RT dan RW-nya jadi dicurigai warga. Ditanya uangnya untuk apa saja," ujar William.

Dia memahami bahwa RT/RW sering kerepotan karena harus mengumpulkan kuitansi setiap pengeluaran yang mereka lakukan, padahal tidak semua pengeluaran disertai kuitansi.

Baca juga: Kalau Tidak Ada LPJ Sama Sekali, Kasihan RT dan RW.

Namun, menurut dia, Pemprov DKI tidak boleh membebaskan begitu saja kewajiban membuat LPJ. Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI membuat sistem laporan yang lebih sederhana. Misalnya, RT dan RW diperkenankan membuat laporan tanpa kuitansi.

RT dan RW juga diberi kewajiban mengumumkan kepada warga pengeluaran operasional RT dan RW secara berkala. Cara ini dinilai lebih baik daripada meniadakan LPJ.

"Jangan sampai tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Kita ambil jalan tengahnya saja," kata William.