Anies Mau Hapus LPJ Dana RT/RW, Ada yang Senang, Ada yang Anggap Lucu

Kompas.com - 06/12/2017, 13:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus laporan pertanggungjawaban atau LPJ dana operasional RT/RW di Jakarta tahun depan ditanggapi beragam oleh pengurus.

Kebijakan ini diambil karena Anies ingin pengurus RT/RW fokus mengurusi warga dibanding hanya mengurus administrasi seperti LPJ.

Tritanto, pengurus RW 013 Gedong Panjang, Penjaringan, setuju dengan langkah ini. Ia merasa pemerintah pusat cukup memercayakan dana operasional kepada pengurus RT/RW.

"Itu lebih bagus karena daripada buat laporan mengada-ngada, tidak baik juga. Lebih baik dipercayakan dana tersebut buat pengurus RW mengatur wilayahnya," ucap Tritanto saat dihubungi pada Rabu (6/12/2017).


Baca juga: Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Lain lagi menurut Januar, Sekretaris RT 002 Sunter Jaya. Dia menganggap kebijakan penghapusan LPJ membuat bingung. Sebab, jika uang operasional untuk kebutuhan warga di lingkungan tidak menggunakan pertanggungjawaban, bisa dipikir untuk pribadi.

"Dana itu, kan, diturunkan buat operasional (per tiga bulan). Kalau tidak ada pertanggungjawaban, itu, kan, diambil dari APBD, jadi lucu seperti bagi-bagi uang saja," ucap Januar.

Baca juga: Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Januar mencontohkan kasus beberapa waktu lalu mengenai penarikan iuran lingkungan yang viral. Jika uang swadaya kebersihan tersebut tidak dilaporkan, penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan itu dapat membuat kondisi tidak nyaman.

"Makanya kemarin ada pengumuman iuran swadaya untuk kebersihan berapa, total berapa, jumlah dana yang dibutuhkan berapa. Ternyata butuh Rp 12 juta, terkumpul dari warga Rp 8 juta, sisanya itu pakai dana operasional. Dilaporkan tertulis, jelas, ke kelurahan," ucap Januar.

Baca juga: LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima

Sia Liong Hok, Ketua RW 005 Pluit, mengungkapkan peraturan ini dapat dilihat plus minus karena di setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda. Di wilayahnya yang merupakan kompleks perumahan yang memiliki kebutuhan tetap setiap bulannya, pelaporan dilakukan setiap bulan.

"Tergantung wilayah bisa dilihat plus minus. Kalau di perumahan seperti tempat saya, dana operasional pemda tidak akan cukup. Makanya kami ada swadaya untuk uang keamanan, fogging, kebersihan, dan lainnya yang setiap bulan pasti dilaporkan. Kalau nanti tidak perlu laporan, ya, sudah ikut saja," ucap pria yang disapa Ahok ini.

Pada 2018, setiap RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta setiap bulan dan RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT dan RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat tiga bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per tiga bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW setiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Megapolitan
Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Megapolitan
Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Megapolitan
Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Megapolitan
Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Megapolitan
Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Megapolitan
Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Megapolitan
Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Megapolitan
Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Megapolitan
Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Megapolitan
Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Megapolitan
Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X