Anies Mau Hapus LPJ Dana RT/RW, Ada yang Senang, Ada yang Anggap Lucu

Kompas.com - 06/12/2017, 13:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus laporan pertanggungjawaban atau LPJ dana operasional RT/RW di Jakarta tahun depan ditanggapi beragam oleh pengurus.

Kebijakan ini diambil karena Anies ingin pengurus RT/RW fokus mengurusi warga dibanding hanya mengurus administrasi seperti LPJ.

Tritanto, pengurus RW 013 Gedong Panjang, Penjaringan, setuju dengan langkah ini. Ia merasa pemerintah pusat cukup memercayakan dana operasional kepada pengurus RT/RW.

"Itu lebih bagus karena daripada buat laporan mengada-ngada, tidak baik juga. Lebih baik dipercayakan dana tersebut buat pengurus RW mengatur wilayahnya," ucap Tritanto saat dihubungi pada Rabu (6/12/2017).

Baca juga: Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Lain lagi menurut Januar, Sekretaris RT 002 Sunter Jaya. Dia menganggap kebijakan penghapusan LPJ membuat bingung. Sebab, jika uang operasional untuk kebutuhan warga di lingkungan tidak menggunakan pertanggungjawaban, bisa dipikir untuk pribadi.

"Dana itu, kan, diturunkan buat operasional (per tiga bulan). Kalau tidak ada pertanggungjawaban, itu, kan, diambil dari APBD, jadi lucu seperti bagi-bagi uang saja," ucap Januar.

Baca juga: Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Januar mencontohkan kasus beberapa waktu lalu mengenai penarikan iuran lingkungan yang viral. Jika uang swadaya kebersihan tersebut tidak dilaporkan, penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan itu dapat membuat kondisi tidak nyaman.

"Makanya kemarin ada pengumuman iuran swadaya untuk kebersihan berapa, total berapa, jumlah dana yang dibutuhkan berapa. Ternyata butuh Rp 12 juta, terkumpul dari warga Rp 8 juta, sisanya itu pakai dana operasional. Dilaporkan tertulis, jelas, ke kelurahan," ucap Januar.

Baca juga: LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima

Sia Liong Hok, Ketua RW 005 Pluit, mengungkapkan peraturan ini dapat dilihat plus minus karena di setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda. Di wilayahnya yang merupakan kompleks perumahan yang memiliki kebutuhan tetap setiap bulannya, pelaporan dilakukan setiap bulan.

"Tergantung wilayah bisa dilihat plus minus. Kalau di perumahan seperti tempat saya, dana operasional pemda tidak akan cukup. Makanya kami ada swadaya untuk uang keamanan, fogging, kebersihan, dan lainnya yang setiap bulan pasti dilaporkan. Kalau nanti tidak perlu laporan, ya, sudah ikut saja," ucap pria yang disapa Ahok ini.

Pada 2018, setiap RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta setiap bulan dan RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT dan RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat tiga bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per tiga bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW setiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

Megapolitan
Digugat OC Kaligis, Bambang Widjojanto: Lagi Cari Panggung

Digugat OC Kaligis, Bambang Widjojanto: Lagi Cari Panggung

Megapolitan
Pelamar CPNS Kabupaten Tangerang Sudah Tembus 2.670 Orang

Pelamar CPNS Kabupaten Tangerang Sudah Tembus 2.670 Orang

Megapolitan
Limpasan Air Turun dari Jalan Tol Becakayu Saat Hujan Kemarin

Limpasan Air Turun dari Jalan Tol Becakayu Saat Hujan Kemarin

Megapolitan
AKBP Benny Alamsyah, Ditegur karena Foto dengan Vitalia Sesha hingga Pakai Narkoba

AKBP Benny Alamsyah, Ditegur karena Foto dengan Vitalia Sesha hingga Pakai Narkoba

Megapolitan
PA 212 Klaim Dapat Izin Anies Selenggarakan Reuni Akbar di Monas, DKI Bilang Masih Akan Dibahas

PA 212 Klaim Dapat Izin Anies Selenggarakan Reuni Akbar di Monas, DKI Bilang Masih Akan Dibahas

Megapolitan
OC Kaligis Gugat Anies Baswedan karena Tunjuk BW Jadi Anggota TGUPP

OC Kaligis Gugat Anies Baswedan karena Tunjuk BW Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
Konsep Mirip Stadion Premiere League, Begini Cara JIS Antisipasi Penonton Terjun ke Lapangan

Konsep Mirip Stadion Premiere League, Begini Cara JIS Antisipasi Penonton Terjun ke Lapangan

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Megapolitan
Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Megapolitan
Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

Megapolitan
Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Megapolitan
Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X