Kompas.com - 19/12/2017, 16:29 WIB
Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat tentang keberadaan menara base transceiver station (BTS) yang tidak bayar sewa lahan ke Pemprov DKI, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat tentang keberadaan menara base transceiver station (BTS) yang tidak bayar sewa lahan ke Pemprov DKI, Selasa (19/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti banyaknya menara base transceiver station (BTS) yang berdiri di lima wilayah kota Jakarta. Komisi A DPRD DKI Jakarta memanggil Badan Pengelola Aset Daerah untuk bertanya tentang hal ini.

Kabid Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD DKI Jakarta Yuwendri mengatakan bahwa semua menara BTS itu tidak membayar sewa kepada Pemprov DKI, padahal mereka menggunakan lahan milik Pemprov DKI.

"Tidak ada satupun perjanjian kerja sama tentang sewa. Yang ada perjanjian kerja sama dengan PTSP. Yang dibayar mereka hanya retribusi, terkait sewa belum dipenuhi," kata  Yuwendri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selada (19/12/2017).

Baca juga : Korban Menara BTS di Cipayung Terima Bantuan Rp 7 Juta Per Minggu

Menurut Yuwendri, beberapa menara hanya memiliki izin bangunan saja. Namun pemilik BTS tidak membayar sewa lahan ke Pemprov DKI. Padahal, mereka mendirikan menaranya di lahan Pemprov DKI dan kerap menganggu lingkungan, misalnya menara berada di trotoar atau taman.

Yuwendri tidak mengetahui pasti sejak kapan menara BTS itu berdiri. Namun, dia memastikan pemilik menara tidak pernah membayar sewa ke Pemprov sejak menara-menara itu ada.

Jumlah sementara menara-menara BTS yang ada di Jakarta sekitar 1.129 unit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan menara BTS itu menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Seharusnya, Pemprov DKI menerima tambahan pendapatan asli daerah dari sewa lahan itu. Namun, potensi PAD itu tidak bisa diterima karena pemilik menara tidak pernah membayar sewa.

"Saya bisa katakan itu nyuri, itu potensinya bisa triliunan rupiah loh," kata Taufik.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Megapolitan
Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Megapolitan
Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X