Polisi Minta Pemprov DKI Tunjukkan Perda yang Bolehkan Becak Beroperasi

Kompas.com - 29/01/2018, 14:27 WIB
Sejumlah penarik becak mulai beroperasi di Bandengan, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). Perhatian terhadap penarik becak kembali diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia berharap becak tetap beroperasi di rute khusus di Jakarta KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah penarik becak mulai beroperasi di Bandengan, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). Perhatian terhadap penarik becak kembali diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia berharap becak tetap beroperasi di rute khusus di Jakarta
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya meminta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan peraturan daerah sebelum kembali memperbolehkan becak beroperasi di Ibu Kota.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melarang becak beroperasi di Jakarta.

"Kami minta Pemprov (DKI Jakarta) memperhatikan perda itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Senin (29/1/2018).

Menurut Argo, sejauh ini pihaknya belum mendengar adanya perda yang memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta.

Baca juga: Becak dan Tudingan Mobilisasi untuk Bikin Jakarta Tak Stabil

"Kita mengacu pada perda saja, ada tidak perdanya?" kata Argo.

Soal larangan becak beroperasi di Jakarta tercantum di Pasal 29 dan Pasal 62 Ayat 3 dan 4 Perda Ketertiban Umum.

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.

b. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.

c. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Megapolitan
Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X